Rabu, September 05, 2007

Korea Selatan : Mengekang Semangat Menolong

Pekan lalu, pemerintah Korea Selatan memasukkan Afganistan—selain Irak dan Somalia—di antara negara-negara yang tidak boleh dikunjungi warganya. Berdasarkan regulasi baru itu, kunjungan tanpa izin pemerintah ke negara-negara itu akan dikenai sanksi penjara satu tahun atau denda US$ 3.200 atau sekitar Rp 29,5 juta per orang.

Orang-orang Korea Selatan memang paling bersemangat pergi ke negara-negara yang sedang krisis. Tahun lalu, pemerintah Korea Selatan mencegah 2.000 warganya pergi ke Afganistan yang hendak menghadiri konferensi perdamaian karena khawatir akan keselamatan mereka. Bahkan 900 orang masih datang ke Afganistan, tetapi dideportasi. Dubes Afganistan untuk Korea dipecat karena memberikan visa kepada para relawan ini.

Pemerintah Korea Selatan pusing. Saat ini di Afganistan ada 200 anggota tenaga medis dan ahli konstruksi dari Korea yang resmi membantu proyek rekonstruksi di Afganistan. Nah, para relawan seperti sandera yang diculik—mereka umumnya anggota gereja tertentu di Korea—bukan merupakan bagian kelompok resmi itu. (Boks/Afghan)

India : Perempuan di Pucuk India

Pratibha Patil terpilih menjadi presiden perempuan pertama di India. Kemenangan di tengah dominasi laki-laki yang semakin kuat di negeri itu.

Namanya Pratibha Devisingh Patil, dan ia baru menjadi berita besar, Sabtu dua pekan lalu. Dialah presiden wanita pertama di Negeri Bollywood. Ratusan pendukung Partai Kongres menabuh gendang, menari di jalanan, membunyikan petasan dan kembang api di Ibu Kota New Delhi dan kota kediaman Patil di Negara Bagian Maharashtra.

Presiden Abdul Kalam telah habis masa jabatannya. Sekarang, 65,82 persen rakyat India menjatuhkan pilihan pada Patil, 72 tahun, kandidat dari Aliansi Progresif Bersatu dan Kiri India (UPA) pimpinan Sonia Gandhi. Ia mengalahkan kandidat dari Partai Bharatiya Janata, Bhairon Singh Shekhawat.

“Ini momen yang sangat khusus bagi kita perempuan di negara kita, karena untuk pertama kalinya kita memiliki seorang perempuan yang terpilih sebagai Presiden India," ujar politikus yang kini sangat berpengaruh, pemimpin Partai Kongres, Sonia Gandhi.

Kemenangan Patil muncul di tengah diskriminasi gender yang meluas di negeri itu. Banyak keluarga di India menganggap anak perempuan mereka merupakan beban. Tradisi mengharuskan keluarga pengantin perempuan memberikan pihak mempelai laki-laki maskawin dan hadiah perkawinan dalam jumlah besar dan tunai. Akibatnya, pendidikan dan kesehatan anak perempuan terabaikan.

Jika mereka menjadi janda, mereka dianggap menjadi beban anak atau keluarganya, dan mendapatkan diskriminasi yang lebih parah. Lembaga swadaya masyarakat internasional, FHI, mencatat, diperkirakan sekitar 10 juta janin perempuan digugurkan di India lebih dari dua dekade terakhir. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga mengharapkan anak laki-laki. Nah, suksesnya Patil merebut kursi kepresidenan diharapkan memperbaiki kehidupan perempuan di India.

Patil lahir di Narayan Paglu Rao, Nadgaon, Maharashtra, India bagian barat, 19 Desember 1934. Pendidikan awalnya dijalani di Jalgaon, dan meraih Master dari Mooljee Jaitha College, yang berafiliasi dengan North Maharashtra University. Gelar sarjana hukum diambil Patil di Government Law College Mumbai. Selama kuliah, Patil menjuarai beberapa turnamen tenis meja antarkampus. Karena keunggulannya dalam olahraga, kepintaran, dan kecantikannya, tak salah jika pada 1962 dara Patil menjadi ratu kampus di Mooljee. Pada tahun yang sama, Patil meraih kursi parlemen di daerah pemilihan Edlabad melalui Partai Kongres Nasional India.

Patil menikah dengan seorang pendidik, Devisingh Ransingh Shekhawat. Namun, selama aktif menjadi politikus, ibu dua anak itu tak memakai nama suami seperti yang umum dilakukan dalam tradisi India.

Patil sudah memulai karier politiknya pada usia 27 tahun. Karismanya terus menanjak menjadi Wakil Menteri Pendidikan pada 1967 dan Menteri Negara Sekretaris Kabinet lima tahun kemudian selama enam tahun. Waktu itu Patil juga menangani urusan pariwisata, kesejahteraan sosial, dan perumahan.

Saat Partai Kongres pecah setelah Indira Gandhi kalah, Patil tetap setia bersama Indira Gandhi. Bahkan dia dapat dikatakan sebagai pengelola dapurnya Indira Gandhi ketika Sanjay tewas. Pada saat pemilihan umum bertepatan dengan pembunuhan Rajiv Gandhi, Patil memenangkan kursi parlemen dari daerah pemilihan Amravati, kota suaminya.

Setelah delapan tahun mengabdi di Lhok Sabha pada November 2004, Patil terpilih sebagai gubernur perempuan pertama Provinsi Rajasthan. Saat menjabat sebagai gubernur pada 2006, Patil menolak menandatangani Rancangan Undang-Undang Kebebasan Beragama Rajasthan 2006 (RUU Dharma Swatantrya Rajasthan). Dewan Legislatif Rajasthan menyetujuinya. Namun, kalangan Kristen menilai rancangan itu membatasi kebebasan seseorang memeluk agama. Menurut Patil, RUU itu melanggar kebebasan hak asasi manusia.

Ahmad Taufik (Hindustan Times, Reuters, Wikipedia, dan Bloomberg)

Ketakutan di Lembah Karmel

Pertemuan konferensi internasional Tritunggal Mahakudus di Cianjur, Jawa Barat, batal. Kebebasan beribadah di beberapa tempat juga terganggu.

Lembah Karmel, kawasan perbukitan hijau di Kampung Babakan Hilir, Desa Cikanyere, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat pekan lalu kembali dibekap senyap. Hanya dengung doa dan puji-pujian kepada yang Mahakuasa datang dari segelintir jemaat di Aula St. Paulus. Nama itu diambil dari sebuah tempat di Kirmil, Arabia Barat—dalam kamus geografi Arab Yaqut disebut sebagai sebuah punggung bukit pesisir di ujung selatan Asir, berbatasan dengan Yaman.

Suasana ini berbeda dengan Jumat pekan sebelumnya. Saat itu, ribuan orang dipimpin Chep Hernawan dari Gerakan Aksi Reformis Islam (Garis) Cianjur menggeruduk pusat wisata ziarah keagamaan kaum kristiani itu. Sempat terjadi aksi saling dorong antara aparat kepolisian yang mengamankan lokasi dan pengunjuk rasa.

Bentrokan terjadi hanya sesaat, Kapolres Cianjur AKBP Saiful Zahri langsung turun tangan meminta para pemimpin organisasi massa bernegosiasi. Massa akhirnya membubarkan diri menjelang azan asar. Mereka menuntut agar pengelola Karmel membatalkan konferensi internasional dan reuni komunitas Tritunggal Mahakudus yang sedianya akan dihadiri 2.500 orang dan digelar pada 24–29 Juli itu.

Setelah diadakan pertemuan antara para tokoh MUI, DPRD, dan ormas setempat dengan pengelola Karmel di Markas Polres Cianjur, konferensi itu dibatalkan. Padahal, panitia sudah mengantongi izin dari Markas Besar Kepolisian dan Menteri Dalam Negeri. “Semua perizinan sudah diurus jauh-jauh hari, termasuk persyaratan administrasi peserta,” kata Humas Karmel Suster Lisa Martosudjito. Mereka tak mau ribut-ribut itu berlanjut. “Jika tak terjadi kesepakatan pembatalan kegiatan itu, kemungkinan terjadi aksi anarki sangat besar,” kata Chep.

Ancaman itu memang bukan main-main. Pertengahan September dua tahun silam, di Kabupaten Cianjur terjadi aksi anarki. Dengan modal pekik takbir, massa memorak-porandakan puluhan rumah dan tempat ibadah warga Ahmadiyah di Kecamatan Cijati, Campaka, dan Cibeber. Warga Ahmadiyah terpaksa menyingkir dari tempat tinggal mereka. Polisi mencokok 100 orang dari lokasi kerusuhan, 12 di antaranya ditahan dan diadili. Di pengadilan terbukti bahwa mereka kebanyakan hanya ikut-ikutan. Motor penggeraknya? Tetap dibiarkan berkeliaran hingga peristiwa Karmel hampir terjadi seperti pada Ahmadiyah.

Ahmadiyah juga sering menjadi korban anarki. Di Tasikmalaya, Parung, Leuwisadeng, Jawa Barat, dan di Ketapang, Lombok, Nusa Tenggara Barat, permukiman dan rumah ibadah warga Ahmadiyah menjadi sasaran kemarahan. Bahkan di Lombok kini 137 orang Ahmadiyah terpaksa menjadi pengungsi di kampung sendiri.

''Kami diserang saat sedang tadarus di malam Ramadan,” kata Sahidin, pengikut Ahmadiyah. Ini juga dipicu oleh fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah bukan Islam. ''Kalau MUI meminta kami membuat agama baru, bukan Islam, saya tidak mau,'' ujar Sahidin. Sejak satu setengah tahun lalu ia tinggal di Asrama Transito.

Pelarangan serupa terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Pekan lalu beberapa pengurus gereja mengadu ke Aliansi untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Penganut Kristen di Bojong Menteng, Bekasi Timur, dan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dilarang berkumpul dan beribadah di rumah mereka. Alasannya pun berbeda-beda, tapi petunjuknya jelas: harus ada izin ibadah. Jika itu tidak dipenuhi, massa akan menyerang.

Begitu juga dengan komunitas Eden. Pemimpinnya, Lia Aminuddin, yang akan bebas pekan ini, sudah diancam akan diserang lagi jika masih mengadakan kegiatan ibadah di Jalan Mahoni, Jakarta Pusat.

Menurut Koordinator Aliansi, Anick H.T, pelarangan ibadah dan kegiatan rohani itu akibat pemerintah kurang melindungi warga yang berbeda agama dengan pemeluk agama mayoritas. “Polisi juga takut jika berhadapan dengan kelompok yang memakai jubah atau beratribut ormas Islam,” ujarnya. Anick berharap penegak hukum melindungi semua warga tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan mereka.

Ahmad Taufik: Deden A. Azis (Cianjur) dan Supriyantho Khafid (Lombok)

Sandera di Pusaran Konflik Afgan

Taliban mengancam membunuhi sandera dari Korea Selatan jika tuntutan pembebasan tahanan tak disetujui pemerintah Afganistan. Penyelesaiannya belum jelas.

Suara Yoo Jung-hwa terdengar lemah. “Kami lelah karena pindah dari satu tempat ke tempat lain,” kata perempuan 39 tahun yang bekerja sebagai relawan kesehatan dari Komunitas Gereja Presbyterian Saemmul, Bundang, Korea Selatan, itu.

Yoo adalah satu dari 21 orang sandera warga Korea Selatan oleh pasukan Taliban yang masih hidup. Sebelumnya, dua rekannya, Bae Hyung-kyu dan Shim Sung-min tewas ditembak Taliban. Dari rekaman suara Yoo yang disiarkan Reuters, Sabtu dua pekan lalu, dia bercerita tentang kondisinya. “Kami dibagi dalam grup yang terpisah, masing-masing tak ada yang tahu nasibnya. Kami mohon Taliban dan pemerintah membebaskan kami.”

Yoo dan kawan-kawan sebenarnya tak terkait langsung dengan konflik di Afganistan. Mereka datang ke Afganistan untuk membantu orang-orang papa. Namun, pada 19 Juli lalu, dalam perjalanan dari Kabul ke Kandahar, bus yang ditumpangi 23 orang Korea (18 perempuan dan 5 pria) dihadang sekelompok orang bersenjata di Distrik Qarabagh, Provinsi Ghazni, sekitar 175 kilometer di selatan Kabul. Para penumpangnya dipaksa berjalan melintasi gurun. “Kami diajak berjalan satu jam, tapi saya lalu ditinggalkan di desa terdekat,” kata pengemudi bus yang dibebaskan sore pada hari penculikan.

Taliban menyatakan bertanggung jawab atas penculikan warga Korea dan meminta pemerintah Afganistan membebaskan delapan rekannya yang ditahan. “Mereka aman bersama kami,” kata Yusuf Ahmadi dari pihak Taliban ketika itu.

Segera tim perunding Korea yang didampingi sejumlah ulama dan sesepuh masyarakat Afganistan bertemu dengan pihak penculik di Provinsi Ghazni. Ternyata, selain menginginkan pembebasan tahanan Taliban, menurut seorang juru runding Korea, penculik juga menginginkan uang. Tak ada kata sepakat. Hingga pada 25 Juli lalu, mayat Bae Hyung-kyu, salah satu sandera, ditemukan tak jauh dari tempat penculikan, dengan 10 bekas peluru menembus tubuhnya. Sung-min, seorang insinyur, juga ditemukan meninggal pada 30 Juli.

Pemerintah Korea Selatan pun melakukan berbagai usaha untuk membebaskan sisa warga negara Korea yang masih disandera. Menurut Gubernur Ghazni, Mirajuddin Pattan, Kamis pekan silam, sudah ada kesepakatan pertemuan antara delegasi Korea dan pihak Taliban. Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Song Min-soon, bertemu dengan Deputi Menlu AS, John Negroponte, di sela-sela acara konferensi keamanan Asia di Manila Filipina. Mereka membicarakan cara menyelamatkan sandera Korea tanpa melalui operasi militer. “Keselamatan para sandera paling diutamakan,” kata Song.

Masih pada hari yang sama, delapan pejabat penting Korea terbang ke Washington. Delegasi Korea tersebut kemudian bertemu dengan Ketua Kongres Nancy Pelosi, Wakil Menteri Luar Negeri Nicholas Burns, dan Penasihat Keamanan Nasional Stephen Hadley, serta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga bekas Menlu Korea, Ban Ki-moon.

Sementara itu, di Seoul, para keluarga sandera dan warga berkumpul di depan Kedutaan Besar AS. “Kami memohon pemerintah AS membantu agar penculiknya membagi cinta kasih, membebaskan mereka, karena mereka kini hidup bagai di neraka.” “Kami percaya pemerintah AS akan berbuat sesuatu demi kemanusiaan.”

Penculikan warga negara asing di Afganistan bisa dikatakan sebagai gaya terbaru bentuk perlawanan kelompok Taliban, baik terhadap pemerintah Afganistan maupun tentara AS dan sekutunya. Tuntutan yang mereka ajukan adalah pertukaran dengan tahanan Taliban oleh pemerintah Afganistan, juga sejumlah uang.

Sebelum menculik 23 orang warga Korea, Taliban beberapa kali menghadang dan menangkap warga asing. Pada Oktober 2006, dua orang wartawan Jerman yang sedang membuat film dokumenter di Bamian diculik Taliban. Maret lalu, wartawan Italia Daniele Mastrogiacomo juga menjadi korban, meskipun kemudian dia dibebaskan. Lalu, sehari sebelum warga Korea diculik, warga Jerman juga ditangkap Taliban di Provinsi Wardak, Afganistan.

Sebenarnya, perlawanan kembali kelompok Taliban dimulai sekitar akhir 2002. Di bawah kepemimpinan Mullah Umar, Taliban berusaha menyatukan sisa-sisa orang setelah diporak-porandakan pasukan AS dan sekutunya pada pertengahan 2002. Taliban dipersalahkan karena melindungi pimpinan kelompok Al-Qaidah, Usamah bin Ladin. Dan Al Qaidah adalah tersangka utama serangan teroris di AS pada 11 September 2001.

Musim panas 2003, Taliban mulai bergerak. Terbagi dalam kelompok-kelompok kecil, sekitar 50 orang bersenjata, mereka menyerang “musuh”, yakni tentara dan orang-orang pemerintah Afganistan, dan para pekerja sosial yang umumnya orang asing. Sedangkan untuk melawan tentara koalisi, biasanya kelompok-kelompok itu menyerang dengan roket atau menanam ranjau-ranjau darat. Taliban membangun kekuatan mereka di Distrik Dai Chopan, Provinsi Zabul, di tenggara Afganistan, serta di pinggiran Kandahar dan Uruzgan, yang merupakan basis-basis kekuatan tradisional Taliban.

Serangan-serangan Taliban ini kemudian mendapat balasan besar-besaran tentara Afganistan yang dibantu kekuatan AS dan sekutunya mulai 2005. Beberapa operasi militer seperti Operation Mountain Thrust dan Operation Medusa dipercaya telah menghancurkan kantong pertahanan Taliban, seperti di daerah Dai Chopan. Tentara pendudukan juga secara rutin melakukan operasi militer dan menyerang daerah-daerah yang dicurigai sebagai basis Taliban.

Model perlawanan Taliban lantas berubah, seraya menggunakan bom-bom bunuh diri. Puncaknya adalah serangan bom bunuh diri di pangkalan militer AS di Bagram. Bom yang membunuh 23 orang ini terjadi ketika Wakil Presiden AS, Dick Cheney, berkunjung ke tempat tersebut. Serangan yang terjadi di lingkungan dalam pagar pengamanan yang dijaga superketat itu, menurut juru bicara Taliban, direncanakan sendiri oleh Usamah bin Ladin dengan sasaran Cheney.

Hari demi hari, persoalan yang dihadapi Afganistan kian pelik saja. Presiden Hamid Karzai tak setuju dengan cara-cara AS dan sekutunya menyelesaikan masalah. Korban sipil Afganistan terus berjatuhan, dan itu membuat Karzai akhirnya berbicara terbuka pada Juni 2006. “Selama dua tahun, saya secara sistematis, konsisten, dan terus-menerus menyampaikan kepada masyarakat internasional tentang apa yang sebenarnya terjadi di Afganistan, dan perlunya untuk mengubah cara penyelesaian masalah di Afganistan,” kata Karzai.

Presiden keturunan Pashtun ini terjepit dari beberapa arah. Usaha Karzai merangkul kekuatan Taliban, yang moderat, ke dalam pemerintahan belum menjanjikan rekonsiliasi. Sedangkan kehadiran pasukan asing selama hampir enam tahun juga tetap membuat runyam. Kini persoalan sandera Korea ini membuat pusaran konflik Afganistan makin memusingkan Karzai.

Ahmad Taufik (Ajlazeera.Net, The Christian Post, The Korea Times, AFP)

Amerika Serikat :Senjata untuk Arab Saudi

Amerika Serikat memasok senjata buat Arab Saudi dan lima negara Teluk lainnya. Buat melawan kekuatan Iran.

PADA Senin pekan ini, jika tak ada halangan, Kongres Amerika Serikat akan menyetujui rencana pemerintah Presiden George Walker Bush menjual senjata ke Arab Saudi dan lima negara Teluk lainnya.

Bush telah meminta persetujuan Kongres agar meloloskan paket penjualan senjata ke Arab Saudi dan sekutu-sekutu Arabnya untuk melawan pengaruh dan kekuatan Iran di kawasan itu. Dan Arab Saudi bakal menerima persenjataan canggih, termasuk bom yang dapat dipandu melalui satelit, senilai US$ 20 miliar atau Rp 190 triliun. Selain Saudi, negara Teluk lainnya yang mendapat “berkah” serupa: Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, dan Mesir.

Untuk memasarkan usulnya, Bush mengutus Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates ke Mesir dan negara Teluk. Kedua pejabat penting AS itu juga berkunjung ke Arab Saudi dan negara lain tujuan pemasaran senjata itu secara terpisah. “Amerika ingin menegaskan kembali kepada semua negara bahwa politik yang ditempuh (Presiden AS George W. Bush) di Irak selama ini, dan akan terus menjadikan stabilitas serta keamanan kawasan Teluk sebagai prioritas yang sangat tinggi," ujar Robert Gates.

Rice membantah tudingan Iran bahwa pasokan senjata untuk negara-negara tersebut sebagai taktik politik AS yang menyebarkan ketakutan di Timur Tengah. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri AS itu menyatakan untuk mempersatukan para sekutu Amerika menghadapi Iran, Suriah, dan Hizbullah. "Tidak ada keraguan, saya rasa, Iran merupakan satu ganjalan paling penting terhadap kepentingan-kepentingan AS di Timur Tengah dan kondisi keamanan serta perdamaian di kawasan tersebut," katanya.

Tapi sebentuk kecemasan muncul dari Israel. Negara itu menentang rencana Bush menjual senjata ke Saudi Arabia dan negara Arab lainnya. Israel khawatir, paket bantuan pasokan senjata ke negara-negara Arab itu akan mengurangi keunggulan militernya.

Memang angka penjualan senjata dan perlengkapan lain yang berhubungan dengan program pendukung dan logistik militer negara-negara Timur Tengah tanpa bantuan AS telah mencapai lebih US$ 1,5 miliar.

Namun Bush menepis tudingan Israel itu. Bahkan, bersamaan dengan usul mengenai paket bantuan penjualan senjata untuk negara-negara Arab, Israel mendapat bantuan yang serupa dan lebih besar, US$ 30 miliar. Untuk meredam gejolak di dalam negeri, Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengabarkan kepada jajaran pemerintahannya bahwa AS memberikan jaminan penuh, persenjataan Israel tak akan terungguli oleh negara-negara Arab, baik dari segi kualitas maupun jumlah.

Bantuan persenjataan AS kepada Israel bersifat rutin dan terus bertambah setiap tahun, sejak negara Yahudi itu berdiri 1948. Setelah Perang Enam Hari, Juni 1967, dan Perang Yom Kipur, Oktober 1973, bantuan persenjataan tersebut menjadi kewajiban mutlak. Dalam buku American Aid to Israel: Nature and Impact, disebutkan bantuan persenjataan AS kepada Israel tidak bersifat mengikat, cenderung bebas dan gratis. Setiap tahun bantuan AS untuk Israel melebihi bantuan untuk negara mana pun. Sejak 1987 bantuan ekonomi dan militer langsung mencapai US$ 3 miliar, bantuan pengaturan finansial US$ 5 miliar setahun. Belum termasuk bantuan-bantuan berbentuk garansi khusus yang mencapai US$ 10 miliar setiap diperlukan.

Berdasarkan data terbaru Kementerian Pertahanan Israel, kekuatan personel angkatan perang Israel termasuk senjata jauh di atas kekuatan angkatan perang seluruh negara Arab. Israel memiliki 125 ribu pasukan angkatan darat reguler dengan cadangan dan wajib militer 450 ribu, diperkuat tank jenis Merkava, Centurian, dan Tiran 3.650 unit, kendaraan lapis baja jenis Zelda, Halftrack, dan Nagmashot 12.500 unit, serta 5.200 unit artileri berat Jericho, SAM 1298, FIM-92-A. Angkatan lautnya diperkuat 21 unit kapal perang Elat Sa'ar dan Hetz Sa'ar, 35 unit kapal patroli Super Drova, Dabur PFI. Di udara Israel memiliki 630 unit pesawat tempur F-15, F-16, A4, RF-AE, dan 100 unit helikopter tempur Apache dan Hughes.

Israel juga mengembangkan sendiri pesawat tempur modifikasi dari pesawat yang sudah ada. Antara lain jenis Lavi yang setara dengan F-16 dan Nesher yang tak jauh beda dari F-21A. Keahlian Israel di bidang pembuatan senjata didukung industri persenjataan militer Elbit System Lmtd., Israel Aircaft Industries, dan RAFAEL, yang khusus mengembangkan senjata dan kendaraan tempur darat.

Walaupun begitu, negeri di tanah harapan itu masih cemas. Saudi pada awal 2006 dianggap mendukung gerakan Hamas mengambil alih Palestina dan tak mendukung Fatah. Padahal Hamas di mata Israel dan AS sebagai organisasi teroris. Karena itu kedua negara tersebut langsung memotong semua akses keuangan, bisnis, dan diplomatik Palestina ketika di bawah Ismail Haniya. Pemerintah Bush akhirnya menekan Raja Arab Saudi, Abdullah, untuk menyatukan keduanya dalam “pemerintah bersatu”. Pada awal 2007, keduanya akhirnya bertemu di Mekah, menandatangani kesepakatan tentang pemerintah bersatu ala AS. Belakangan keduanya pecah kongsi, bertikai, hingga Mahmud Abbas dari Fatah mengambil alih pemerintahan, atas restu AS dan Israel.

Oleh AS, Arab Saudi juga dituding sebagai penyebab pertikaian di Irak berkepanjangan. Sejak awal Amerika Serikat dan sekutunya menyerbu Saddam Hussein, negeri kabilah Saud itu tak setuju.

Sebenarnya “kemesraan” Arab Saudi dengan AS bukan barang baru. Pada 1990-1991 Presiden George H.W. Bush, ayah presiden AS kini, mengirim tentaranya melindungi Kerajaan Arab Saudi, setelah Saddam Hussein menyerang Kuwait. Pada awal Perang Teluk, Pentagon mengirim banyak senjata ke negeri kaya minyak itu dengan persetujuan Tel Aviv--karena negeri Arab tak bisa mendapat peralatan militer dan teknologi jika tanpa izin dari negeri Yahudi. Berdasarkan catatan Departemen Pertahanan, dalam periode 1997-2004 Amerika Serikat mengirim senjata militer senilai US$ 22,9 miliar ke Saudi.

Kritik penjualan senjata ke Timur Tengah datang dari sekutu AS sendiri, Jerman. Menurut pejabat urusan kerja sama Amerika Serikat dan Jerman, Karsten Voigt, politik luar negeri Amerika Serikat berstandar ganda. Selama ini, menurut Voight, Amerika selalu mendengung-dengungkan perlunya demokratisasi di Timur Tengah. Tapi kini Amerika justru menjual senjata kepada rezim di kawasan itu. “Yang dibutuhkan Timur Tengah bukan perlombaan senjata tapi proses pelucutan senjata,” katanya.
Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Jerman Martin Jäger, solusi konflik Timur Tengah dapat dicapai melalui dialog atau diplomasi, bukan kekuatan senjata. “Diplomasi tetap merupakan jalan terbaik untuk mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah,” ujarnya.

Usul Bush mengenai transaksi persenjataan itu tampaknya akan menghadapi tantangan. Dua anggota Kongres dari Partai Demokrat, Anthony Weiner dan Jerrold Nadler dari New York, menyatakan akan mengajukan undang-undang untuk menghalangi bantuan militer kepada Arab Saudi.

Ahmad Taufik (Washington Post, DW, Reuters, dan BBC)

Amerika Serikat : Amerika Vs Iran Babak Kesekian

Delapan wakil Kementerian Energi Iran ditangkap tentara AS di Bagdad, walau dilepas lagi. Percikan kecil dari gelombang besar perseteruan AS-Iran.


TIDAK ada yang menarik napas lega atas happy end ini. Militer Amerika Serikat akhirnya membebaskan delapan utusan Kementerian Energi Irak, Rabu pekan lalu, setelah mereka ditangkap sehari sebelumnya. Bukan apa-apa. Penangkapan yang dilakukan di Hotel Sheraton Ishtar, Bagdad, itu memiliki akar persoalan yang jauh lebih dalam: perseteruan AS-Iran yang sudah berlangsung sekitar 27 tahun.
Penangkapan orang Iran di Irak oleh tentara Amerika kali ini adalah yang ketiga. Yang pertama, beberapa orang Iran ditangkap ketika tentara AS menyapu kediaman Abdul Aziz Hakim, tokoh partai Syiah yang pro-Iran, di Bagdad, Desember lalu. Mereka kemudian dilepas.

Penangkapan berikutnya terjadi di Arbil, Irak utara, Januari lalu. Lima diplomat Iran yang sedang mempersiapkan dibukanya kembali kantor konsulat Iran ditangkap tentara AS dengan tuduhan bahwa mereka anggota pasukan elite Garda Revolusioner, Al-Quds. Hingga saat ini mereka masih ditahan.

Seperti insiden yang lalu, penangkapan staf kementerian energi juga memunculkan protes keras dari pemerintah Iran. Amerika selama ini merasa bahwa semua tindakan yang dilakukannya benar belaka. Mereka percaya, Iran memang “bermain” di Irak. Mereka disebut-sebut membawa sekoper penuh uang Iran dan dolar, serta AK-47 penuh peluru, dan pistol. “Iran merupakan ancaman bagi keamanan di Timur Tengah. Amerika mengajak para sahabat dan sekutu mengisolasi rezim itu dengan menerapkan sanksi ekonomi, sebelum semuanya terlalu terlambat,” kata Presiden George Walker Bush pada hari delapan utusan kementerian energi itu ditangkap.

Sebenarnya, karena sama-sama memiliki kepentingan di Irak, Iran dan AS pernah “rukun” tak lama setelah invasi AS ke Irak. Amerika menilai: mantan penguasa Irak Saddam Hussein dan orang-orang di lingkar dalam kekuasaannya adalah orang Sunni. Maka Amerika memilih dekat dengan Syiah di Irak--yang notabene dekat ke Iran.
Bahkan Iran pernah mengirimkan orang-orang untuk melatih tenaga di Irak mengisi berbagai posisi dalam birokrasi. Mereka ditempatkan di sejumlah instansi, terutama di kementerian dalam negeri, kesehatan, pertahanan, angkatan bersenjata, dan bea-cukai--ini yang kemudian membuat pemerintah AS curiga dan menarik kesimpulan: banyak anggota intelijen Iran yang menyusup ke lembaga-lembaga itu.

Namun sejumput “kemesraan” itu berakhir setelah makam Imam al-Askari di Samarra diluluh-lantakkan bom pada Februari 2006. Muqtada al-Sadr dan kelompok garis keras Syiah masuk ke arena kekerasan, baik dengan Sunni maupun dengan tentara AS. Dan Iran dituduh mendukung secara finansial dan persenjataan. Kumparan konflik membelit hingga jauh ke utara, tempat suku Kurdi berada. Di Diyala dan Anbar, Irak barat, tempat benteng pertahanan Sunni Irak, justru terjadi pertikaian horizontal antarkelompok Sunni.

Amerika makin tak bisa mengendalikan situasi di Irak. Korban dari tentara AS sejak invasi pada 2003 mencapai 3.700-an orang. Bush tetap menolak memerintahkan pasukan mundur dari Irak. “Situasinya akan mirip dengan Vietnam ketika ditinggalkan pasukan AS tiga dekade lalu,” katanya.

Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menambah suasana makin panas. Dalam konferensi pers di Teheran, Senin pekan lalu, dia menawarkan jalan keluar yang pasti tidak disetujui Amerika jika mereka harus angkat kaki dari Irak. “Jika terjadi kevakuman karena yang mendudukinya kolaps, kami dan para tetangga lain, bersama bangsa Irak, siap mengisi kekosongan itu,” ujarnya.

Lakon Iran lawan Amerika sudah mencapai stadium lanjut. AS ditekan mundur. Bush harus bersiap memberikan laporan pertanggungjawaban terakhir tentang kebijakan “menang di Irak”, September ini. Sedangkan Iran makin terimpit masalah pengembangan nuklir. Perseteruan 27 tahun, dan to be continued.…

Ahmad Taufik (BBC, The Guardian, IRIB, dan AP)

Demi Martabat Mahkamah

Mahkamah Agung pernah menjadi lembaga yang amat berwibawa pada 1950-1952. Soekarno pun tak berkutik.

Jamuan makan malam dengan Presiden Soekarno telah siap. Tamu-tamu telah duduk. Acara hampir dimulai ketika ketegangan itu menjalar di dalam ruangan. Ketua Mahkamah Agung Kusumah Atmadja berang karena Soekarno yang baru datang tak duduk di sebelahnya. Kusumah Atmadja pun melontarkan ucapan-ucapan tajam. Soekarno terhenyak. Sang Hakim Agung berdiri, lalu ngeloyor pergi.

Indonesianis dari Amerika Serikat, (almarhum) Daniel S. Lev, mencatat drama di pesta jamuan makan pada 1951 itu sebagai salah satu momen paling bermartabat bagi sejarah peradilan Indonesia. “Sulit menemukan figur seperti Kusumah Atmadja di dunia pengadilan,” kata Lev suatu kali (Tempo, November 1989).

Ketua Mahkamah Agung periode 1950-1952 itu tahu betul lembaga MA yang dipimpinnya tak boleh ditempatkan di bawah presiden. “Ya, Mahkamah Agung kan yang mengangkat sumpah seorang presiden. Wajar kalau dia ditempatkan lebih tinggi dan dihormati,” ujar bekas hakim Benjamin Mangkoedilaga.

Tak cuma menolak subordinasi MA di bawah presiden, Kusumah Atmadja dikenal sebagai hakim yang berani menolak campur tangan kekuasaan dalam putusan-putusan pengadilan. Pada 27 Mei 1948, misalnya, ia berani memvonis hukuman 18 bulan penjara untuk Mayor Jenderal Sudarsono dan kawan-kawan.

Peristiwanya berawal dari penculikan Perdana Menteri Sjahrir bersama dua menteri pada 26 Juni 1946 dari Hotel Merdeka di Solo. Sehari kemudian, Presiden Soekarno mengambil alih pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Bahaya Nomor 6/Juni 1946 dan menyerukan pembebasan Sjahrir. Penculikan itu atas perintah Komandan Divisi III Mayor Jenderal R.P. Soedarsono. Soedarsono menilai tindakan Sjahrir yang kompromistis menggelisahkan rakyat. Sjahrir dianggap mengkhianati revolusi melalui perundingan dengan Belanda yang merugikan Indonesia.

Tidak lama kemudian, Sjahrir pun dibebaskan. Pemimpin militer berusaha agar Mayjen Soedarsono dan kawan-kawan mendapat hukuman ringan. Tapi Kusumah Atmadja (1898-1952) tak peduli: hukum harus ditegakkan.

Putusan Kusumah Atmadja itu terhitung berani. Padahal, secara struktur, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung saat itu berada satu atap di bawah Departemen Kehakiman--Kejaksaan Agung memisahkan diri dari Mahkamah Agung sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961. Independensi hakim itu, kata Benjamin, mengalir kuat di tengah suasana kental mempertahankan proklamasi kemerdekaan.

Menurut Lev, keberanian Kusumah Atmadja itu sulit ditemukan pada periode-periode kemudian. Mahkamah Agung pun selanjutnya lebih senang menjadi bagian dari pemerintah. Ini tecermin dari duduknya Ketua Mahkamah Agung sebagai menteri dalam kabinet. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dicantumkan adanya "campur tangan presiden dalam pengadilan".

Mahkamah Agung pernah berkedudukan di Yogyakarta pada Juli 1946 dan kembali ke Jakarta pada 1 Januari 1950, setelah selesainya Konferensi Meja Bundar dan pemulihan kedaulatan. Berarti, selama tiga setengah tahun Mahkamah Agung berada dalam pengungsian. Pada saat itu, Mahkamah Agung masih tetap berkuasa di -daerah Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan pulihnya kembali kedaulatan Republik Indonesia setelah konferensi, pekerjaan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) yang dipegang Belanda sejak Agresi II itu harus diserahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada 1 Januari 1950, Meester in de Rechten Kusumah Atmadja mengoper gedung, personel, serta pekerjaan Hooggerechtshof. Para anggota Hooggerechtshof pun langsung meletakkan jabatan.

Pada saat itu, MA tidak terbagi dalam majelis-majelis. Semua hakim agung ikut memeriksa serta memutus perkara perdata dan pidana. Hanya penyelesaian perkara pidana diserahkan kepada wakil ketua.

Peradilan Indonesia menganut sistem kontinental yang berasal dari Prancis, yaitu penerapan kasasi. Dalam sistem tersebut, MA sebagai badan pengadilan tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang bertugas menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil.

Mahkamah Agung menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 sebagai landasan hukum untuk beracara kasasi. Pada 1963, dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/1963, MA memperluas Undang-Undang Nomor 1/1950 dengan menentukan permohonan kasasi dapat diajukan di pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri).
Rupanya, pertimbangan hukum yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memberi pertimbangan hukum diperluas lagi oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: institusi tersebut dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga-lembaga tinggi negara.

Sebagai contoh, Mahkamah Agung mendapat kewenangan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap permohonan grasi kepada presiden/kepala negara melalui Menteri Kehakiman. Pemerintah dalam masalah pembubaran partai politik Masyumi (masa pra-Gestapu) dalam putusan presiden waktu itu juga menyebut, “Mendengar nasihat Mahkamah Agung….”

Namun di sinilah soalnya. Secara perlahan kekuasaan kehakiman kehilangan kebebasannya. Terlebih ketika Ketua Mahkamah Agung diberi kursi sebagai menteri. Ketika presiden menyusun Kabinet 100 Menteri, kedudukan Mahkamah Agung agak bergeser. Ketua MA dijadikan menteri koordinator. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang memperbolehkan "campur tangan presiden dalam pengadilan" menjadi langkah pamungkas yang memangkas habis wibawa MA.

Pemerintah Orde Baru turut mengebiri Mahkamah Agung dengan memilih ketua sesuai dengan keinginan rezim. Keputusan-keputusan lembaga ini pun lebih terasa prokekuasaan, walaupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mendudukkan Mahkamah Agung sebagai pemegang keputusan tertinggi peradilan di Indonesia.

Di masa Orde Baru, kata Lev, Mahkamah Agung hanya menjadi semacam pabrik keputusan. Lev menuliskan kenangannya: “Padahal, pada 1950-an, institusi ini masih sehat ketika dipimpin oleh Mr Dr Kusumah Atmadja.”

(Edisi Khusus Tempo, 17 Agustus 2007/Era Liberal)

Selasa, Mei 08, 2007

Berita Garda : Media Domestik

Lia Aminudin Diperiksa Kejiwaannya

Kamis, 05 Januari 2006 | 22:42 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:

Atas permintaan polisi, psikolog Universitas Indonesia Sarlito Wirawan Sarwono memeriksa kejiwaan pimpinan Tahta Suci Kerajaan Eden, Lia Aminuddin. Namun Sarlito tak bersedia memberikan hasil pemeriksaan itu. "Saya tadi melakukan pemeriksaan kejiwaan Lia, tapi itu rahasia, bagian dari kode etik profesi,"kata Sarlito di kantor Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Kamis (5/1) malam.

Pemeriksaan di ruang penyidik Satuan Keamanan Negara berlangsung kurang lebih dua jam. Lia, Sarlito menjelaskan, sangat kooperatif. "Jawaban yang diberikan pun sangat jelas,"kata guru besar Universitas Indonesia itu. Pemeriksaan dilakukan dengan metode psikologis.

Lia Aminuddin, usai pemeriksaan, menolak berkomentar. "Tadi say hello saja,"ujarnya sambil tersenyum tipis. Mengenakan baju tahanan nomor 12 dan celana pendek selutut, Lia tampak lelah.

Selain Sarlito, Direktur Reserse Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Jaelani juga telah meminta keterangan sejumlah saksi ahli dari Departemen Agama dan ahli hukum.

Hingga saat ini polisi telah memeriksa sekitar 10 orang. Mereka antara lain warga Jalan Mahoni 30, Bungur, Jakarta Pusat, tempat tinggal Lia dan pengikutnya. Selain Lia, belum ada tersangka lain dalam kasus penistaan terhadap agama itu.

Sebelumnya siang hari Cendikiawan Muslim Dawam Rahardjo, pengacara Saor Siagian dari Tim Pembela Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan, serta beberapa aktifis menjenguk Lia Aminuddin di ruang tahanan. Lia Aminuddin hanya mau dibela oleh para pengacara yang jujur, ikhlas, tak menyuap dan bersedia "disucikan".

Tim pembela, sedang merumuskan cara-cara yang efektif untuk bisa membela Lia Aminuddin. "Yang kami bela bukan Lia Aminuddinnya, tapi kebebasan beragama dan bekepercayaan itu. Polisi dan para provokator bisa saja menuding pihak lain dengan alasan penodaan agama. Jadi kebebasan memeluk agama atau kepercayaan tertentu yang kami bela,"kata Dawam.

Sekretaris Jenderal Garda Kemerdekaan, Husein Hashem bahkan meminta Lia Aminuddin segera dibebaskan. "Janganlah karena ingin memuasi sekelompok massa yang memprotes Lia, lalu polisi mengambil langkah yang keliru,"katanya.

Langkah polisi menyatakan Lia sebagai tersangka tindak pidana penodaan agama, menurut Husein, terlalu terburu-buru. Karena polisi belum mengadakan penelitian yang mendalam mengenai ajaran tersebut. "Kami minta polisi melepaskan Lia dari tahanan dan meminta pemerintah dan aparatnya melindungi dan menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya,"ujarnya.

Yuliawati/Ramidi

Berita Garda : Aksi

Tuntut SKB 2 Menteri Dicabut

Kirim artikel ke teman
10 November 2005 - Oleh:
Kamis, 10 Nov 2005,
JAKARTA –

Istana Negara terus dibanjiri pendemo. Setelah unjuk rasa piket tujuh hari oleh Urban Poor Linkage (Uplink) dibubarkan, kemarin giliran gabungan penentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 menggelar aksi. Unjuk rasa itu diikuti beberapa elemen. Mereka melakukan long march dari Bundaran HI ke depan Istana Negara.

Aksi tersebut dimulai pukul 09.00, diikuti sekitar 1.500 orang. Begitu tiba di depan istana, secara bergantian mereka menggelar orasi yang intinya menuntut pencabutan SKB dua menteri (menteri agama dan menteri dalam negeri, Red). Kelompok yang tergabung dalam demo itu, antara lain, perwakilan Papua, Poso, Garda Kemerdekaan, Tim Pembela Kebebasan Beragama (TPKB), Komunitas Warga Bekasi, Komunitas Banten, Aliansi Kebangsaan Indonesia, hingga Ahmadiyah.“Kami datang dari berbagai lapisan. Ada yang mengatasnamakan organisasinya, ada juga yang datang atas nama pribadi-pribadi. Kami datang karena merasa kehidupan beragama dikekang,” kata Sekretaris II TPKB Tumaber Manulang.

Dijelaskan, SKB 2 Menteri Nomor 01 Tahun 1969 tersebut sangat mengekang kehidupan beragama. Terutama pasal 3 dan 4 tentang pendirian rumah ibadah yang mewajibkan mendapat izin dan minimal didukung 400 kepala keluarga di daerah itu. Pihaknya juga menolak revisi SKB 2 menteri tersebut. Sebab, draf peraturan bersama itu justru lebih mengekang kehidupan beragama.

Setelah menggelar orasi, 12 wakil pendemo diterima pihak istana. Mereka, antara lain, Ketua TPKB Saur Siagian, Ketua Aliansi Kebangsaan Indonesia Martin Sirait, Korlap Nopemmer Saragih, Pendeta Ana, Pendeta Hutajulo, Pendeta Tobing, Sekretaris TPKB Daniel Tonapa, serta Sekretaris Aliansi Kebangsaan Indonesia F. Eleonora S. Moniung. Yang menerima mereka adalah Jubir Andi Mallarangeng.

Pertemuan yang digelar mulai pukul 12.00 tersebut berlangsung satu jam. Hasilnya? Tak ada. Menurut Sekretaris Aliansi Kebangsaan Indonesia Eleonora S. Moniung, jubir tidak bisa memberikan solusi. Dia juga tidak berani menjadwalkan pertemuan dengan presiden. “Yah, tahu sendiri kalau Andi Mallarangeng ngomong. Namanya juga jubir. Dia tidak bisa memberikan jawaban yang tegas. Semuanya standar-standar saja,” kata wanita asal Manado itu. (yes)

Berita Garda : Wawancara

Tanpa Kebebasan, Harmoni Hancur


Iklim kebebasan dan kemerdekaan bukanlah pemberian, tapi sesuatu yang harus direbut dan dipertahankan. Seperti apa? Berikut wawancara Novriantoni dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) dengan Ahmad Taufik, ketua Garda Kemerdekaan, yang memperjuangkan kemerdekaan warga negara dalam menjalankan agamanya.


Apa itu Garda Kemerdekaan dan mengapa perlu ada Garda Kemerdekaan?
Garda Kemerdekaan adalah organisasi yang diproklamasikan pada 30 September 2005 di Gedung Perpustakaan Nasional. Anggotanya terdiri atas individu-individu yang miris dengan persoalan kekinian bangsa kita yang mulai terpecah belah. Ini dimulai dari adanya sekelompok kecil orang yang punya klaim seperti kelompok besar, yang mencoba menghancurkan kemerdekaan dan kebebasan kita, terutama kebebasan orang-orang dalam beragama.

Ketika Soeharto jatuh, kita menyangka hanya dia biang kerok masalah kesewenang-wenangan. Tapi, setelah biang kerok itu lengser, rupanya masih ada saja unsur-unsur lama yang mengganggu kemerdekaan tiap-tiap orang. Karena itu, kita harus bergerak, nggak bisa lagi sekadar wacana.

Mengapa Garda Kemerdekaan fokus dalam pembelaan terhadap kebebasan beragama?
Garda Kemerdekaan hadir untuk menjaga agar orang tak seenaknya merusak dan merampas hak orang lain. Jadi, kita menginginkan adanya kemerdekaan dalam beragama. Kami tidak menggunakan kata kebebasan karena selalu dikonotasikan sebagai keliaran. Padahal, sebetulnya kita juga harus mendukung kebebasan.

Karena itu, kami memakai kata kemerdekaan; bagaimana kita merdeka. Bebas adalah bagian dari kemerdekaan.

Tapi, bagaimana mempertahankannya?
Ketika ada diskusi atau wacana yang berpikiran lebih kritis dalam melihat persoalan kekinian dan persoalan keagamaan, lalu ada yang menyerang, pemikiran kritis akan terganggu. Nah, dalam soal begitu, tugas kami adalah di luar.

Bisa saja individu-individu kami ikut diskusi, tapi keberadaan kami lebih penting untuk menjaga agar diskusi tidak dirusak oleh orang-orang yang antipencerahan. Kami bisa saja menjaganya bersama polisi, satpam, atau bekerja sama dengan masyarakat sekitar, agar tidak ada orang yang menyerang kelompok warga negara lain hanya karena berbeda pendapat. Itu tidak boleh terjadi.

Islam masuk Indonesia dan bisa diterima secara luas oleh masyarakat, karena ia tidak diperkenalkan dengan golok atau pentungan, dan penyebar awalnya tidak marah-marah. Dari situlah terjadinya proses akulturasi.

Saya kira, orang-orang yang melakukan tindak kekerasan atas nama Islam seharusnya kembali mempelajari bagaimana Islam kali pertama masuk ke Indonesia.

Jadi Anda ingin adanya proses remoderasi masyarakat Islam Indonesia?
Ya, dan kita harus belajar dari berbagai negara tentang perkembangan kaum radikal Islam. Kita harus belajar dari kasus Aljazair, dan terutama mengambil pelajaran dari bagaimana Islam disalahgunakan oleh Taliban di Afghanistan. Saya takut, sekarang bangsa kita sedang mengalami Talibanisasi.

Saya juga khawatir, beberapa partai yang mengaku Islam di Indonesia sudah mengubah agenda mereka. Pertama-tama mereka memang maju dengan semangat antikorupsi, tetapi yang dilakukan sekarang ini bukan lagi semangat antikorupsinya, tetapi memajukan syariat melalui perda-perda.

Jangan-jangan masyarakat kita memang radikal dalam mengekspresikan keberagamaannya?
Menurut saya tidak. Saya lihat itu hanya ekspresi sebagian orang. Saya kemarin kebetulan hadir dalam acara tarekat Naqsabandi Haqqani. Ternyata, banyak dari mereka yang tidak suka dengan cara-cara yang dilakukan orang-orang yang mengaku harus ada syariat Islam dan sebagainya itu.

Jadi, banyak sekali umat Islam yang tidak setuju dengan cara-cara kasar itu. Tapi, selama ini mereka diam saja melihat mereka yang teriak-teriak minta syariat itu.

Survei PPIM-Freedom Institute dan JIL beberapa bulan lalu menunjukkan, dukungan atas fatwa-fatwa MUI memang kuat sekali. Masyarakat membenarkan fatwa MUI, tetapi tak berarti mereka suka tindak kekerasan atas kelompok-kelompok yang dianggap sesat oleh MUI.

Apa bahayanya kalau kita tidak memperjuangkan kebebasan bagi orang lain?
Harmonisasi dalam masyarakat hancur. Dalam berbangsa, kita bisa terpecah-belah dan dengan begitu, kekuatan asing dengan mudah masuk. Sebab, sesama warga berantem sendiri.

Jadi, kelompok-kelompok yang selama ini merusak, menyerang orang lain secara fisik, klaimnya ingin mempertahankan negara, tapi justru merekalah pelaku perusakan. Saya juga heran, ada beberapa pejabat negara yang ikut memecah-belah bangsa meski lewat pernyataan-pernyataan, seperti pernyataan Menteri Agama atas Ahmadiyah.

MUI yang seharusnya mengharmonisasi keberagamaan masyarakat juga menyesat-nyesatkan orang saja. Saya sudah melakukan penelitian di beberapa tempat yang kelompok Ahmadiyahnya dihancurkan oleh massa. Sangat menyedihkan dan penuh kezaliman. Semua pelaku perusakan mengatakan, kami sudah berhak melakukan itu berdasarkan fatwa MUI.

Adakah cara yang lebih mencerahkan yang bisa ditempuh Menag untuk menjaga hubungan harmonis antarumat beragama?
Seharusnya tidak ada pernyataan yang sesat-menyesatkan itu. Kalaupun ada pernyataan sesat, itu tidak boleh diambil Menteri Agama RI. Sebab, dia Menteri Agama Republik Indonesia, bukan Republik Islam Indonesia. Negara ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan sepanjang pengetahuan saya, dasar itu belum berubah. Tindakan sesat-menyesatkan yang berujung kekerasan tak bisa dibiarkan berkembang lagi di negeri ini.

Mengapa Anda mengatakan Menag tidak berhak mengatakan kelompok ini atau itu sesat?
Dia pejabat negara. Kalau saya selaku pribadi yang tidak punya jabatan tertentu mengatakan suatu kelompok itu sesat, itu hak individu saya dan tidak punya pengaruh apa-apa.

Masalahnya menjadi lain jika yang mengatakan sesat itu menteri agama. Menteri agama RI adalah Menteri Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan negara RI sudah meratifikasi beberapa kovenan internasional tentang hak-hak sipil.

Itu mengkhawatirkan bagi saya. Sebagai individu, silakan Bapak Maftuh Basuni mengatakan begitu, tetapi sebagai Menteri Agama, dia tidak boleh mengatakan begitu. Soalnya, negara kita ini memang Bhinneka Tunggal Ika. Mestinya, yang dia lakukan adalah bagaimana masing-masing kelompok orang tidak saling bersinggungan karena perbedaan-perbedaan paham.

Apa yang membuat reaksi umat Islam Indonesia atas Ahmadiyah ataupun Lia Eden begitu keras?
Mungkin karena klaim-klaim kebenaran sepihak dan ketakutan-ketakutan kita sendiri akan masa depan Islam.

Anda kini melihat proses penyeragaman corak keberagamaan dalam masyarakat Islam Indonesia?
Ya. Dari situ, saya melihat kesalahan. Sebetulnya, sejak awal negara ini didirikan, tidak ada persoalan agama resmi atau tidak resmi. Itu baru muncul dalam Penetapan Presiden Soeharto (PNPS).

PNPS pun sebetulnya tidak tegas mengatakan mana agama yang resmi dan mana yang tidak resmi. Yang ada hanya ungkapan agama-agama yang banyak dianut di Indonesia. Jadi, sebetulnya, di PNPS itu hanya ada urutan agama-agama yang banyak dianut di Indonesia.

Seharusnya, itu dipahami bukan sebagai UU atau peraturan yang menyatakan agama yang resmi dan tidak resmi di negeri ini. Sebetulnya, ada kesalahan interpretasi di situ, karena aturan itu diturunkan pada kebijakan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama menjadi agama yang resmi dan tidak resmi.

Anda pernah punya pengalaman sebagai seorang yang keras dalam beragama ya?
Ketika kecil, saya kebetulan sekolah di madrasah sekitar Tanah Abang. Keluarga saya dari lingkungan NU yang menganut mazhab Syafi’i. Jadi biasanya, kami memberlakukan agama seperti yang dirumuskan dalam madzhab Syafi’i.

Ketika beranjak remaja, saya mulai berkenalan dengan organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) yang bercampur-baur di dalamnya mereka yang keras-keras dan sebagainya.

Bahkan dulu, saya punya kelompok yang berikrar bahwa setiap orang mesti memiliki senjata tajam untuk melawan musuh, sekurang-kurangnya jarum pentul. Teman-teman saya ada yang setiap hari membawa celurit untuk melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain yang tidak sesuai dengan paham agamanya. Pada saat SMA, saya ikut pengajian rutin Sabtu, lalu mulai bergaul dengan banyak orang.

Dalam perkembangannya, corak keberagamaan saya mulai berubah. Mungkin karena banyak bergaul dengan orang lain, banyak membaca buku, dan faktor-faktor lain. Dari situ saya merasa, memang kayaknya ada yang salah dalam diri umat kita ini karena menganggap diri selalu saja paling benar. Menganggap diri kita yang paling benar itu ternyata adalah kesalahan.


sumber: http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=227747

Berita Garda : Media Domestik

NU dan Garda Kemerdekaan Kutuk Pengeboman

Minggu, 02 Oktober 2005 | 17:06 WIB
TEMPO Interaktif, Malang:

Warga Nahdlatul Ulama (NU) mengutuk keras aksi teror bom di Bali kemarin sebagai tindakan tidak berperikemanusiaan dan sekaligus turut berbelasungkawa terhadap orang-orang yang menjadi korban. Apa pun alasannya, menurut Ketua PB NU, Hasyim Muzadi, tindakan teror tersebut tidak dapat dibenarkan dan diharamkan dalam agama.

Hasyim meminta semua pihak untuk tidak gampang menuduh dan memberi label berbau Islam terhadap pelaku peledakan. Masyarakat diminta tidak mengaitkan pelaku peledakan dengan umat Islam. Sebaliknya, seluruh elemen bangsa diminta untuk bersungguh-sungguh memerangi aksi terorisme.

Pernyataan serupa juga dikemukakan Garda Kemerdekaan. Sekretaris Jenderalnya, Husein Hashem meminta aparat pemerintah mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Serta bisa menyeret dalang di balik pengeboman itu. "Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat turu membantu aparat kepolisian jika menemukan hal-hal yang mencurigakan dan meresahkan masyarakat,"kata Husein. Garda Kemerdekaan , baru sehari dideklarasikan, sehari sebelum bom meledak di Jimbaran dan Kuta, Bali.

Bersama Masyarakat Profesional Madani, Garda Kemerdekaan akan mengadakan acara malam keprihatinan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu malam (2/10) pukul 19.00 WIB.

Abdi Purmono/AT

Berita Garda : Media Domestik

Garda Kemerdekaan Minta Pengusaha Hiburan Taati Aturan

Jakarta, CyberNews.
Untuk mencegah tindakan anarki di Bulan Suci Ramadhan ini, Garda Kemerdekaan mengimbau para pengusaha tempat hiburan agar menaati aturan yang sudah ditetapkan pemerintah setempat. "Ramadhan, bulan suci tak lama lagi tiba. Biasanya, di bulan-bulan yang seharusnya digunakan untuk beribadah, dimanfaatkan sekelompok orang atas nama agama tertentu melakukan tindak kekerasan. Semua pihak seharusnya mendorong untuk menguatnya semangat saling menghormati dan menghargai keberagaman serta menjaga kemerdekaan dari ketakutan, teror dan tindak kekerasan atas nama kebenaran," demikian siaran pers Garda Kemerdekaan, Selasa (19/9).

Karena itu, dalam rangka memperingati "365 Hari Garda Kemerdekaan Melawan Islam Tak Ramah" Garda Kemerdekaan menyerukan semua pihak untuk tidak melakukan tindakan anarki. Karena tindakan anarki lebih banyak mudharat dibanding manfaatnya.
"Semua pihak harus menggunakan metode nasihat-menasehati dengan cara yang baik, ramah dan beradab, jika hendak dihormati. Anarkisme akan membuat rakyat tambah sengsara dan terpecah belah. Lebih jauh pertahanan dan ketahanan bangsa menjadi lemah. Sehingga lebih mudah dimasuki pihak-pihak, kelompok-kelompok atau bang lain yang menginginkan Bangsa Indonesia semakin lemah," tegas Garda Kemerdekaan.

Garda Kemerdekaan mendesak pemerintah dan aparat pelaksananya untuk mengambil tindakan tegas pada pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut. "Kelompok-kelompok yang biasa melakukan tindakan anarki di bulan suci Ramadhan, hormati bulan beribadah ini, jangan menjadi polisi, jaksa dan sekaligus hakim sendiri. Percayakan pada pemerintah dan aparat pelaksananya," ujar Husein Hashem Panitia Pelaksana 365 Hari Garda Kemerdekaan Melawan Islam Tak Ramah.

Kepada masyarakat, Garda Kemerdekaan meminta agar terpancing untuk melakukan kegiatan anarki dan menghindari adu domba yang mengatasnamakan agama tertentu dengan membawa-bawa "bulan suci" sebagai kegiatan pembenaran untuk melakukan tugas-tugas "sok suci".

Garda Kemerdekaan berencana mengadakan sejumlah kegiatan antara lain kampanye anti kekerasan dan mendorong pluralisme, diskusi dan lain sebagainya. "Semoga di bulan suci Ramadhan ini menjadi bulan untuk memupuk kesadaran dan memperkuat kehidupan berbangsa di tengah kesulitan ekonomi, banyak bencana dan lemahnya penegakan keadilan," demikian Garda Kemerdekaan.( mh habieb shaleh/Cn08 )

Berita Garda : Media Asing

domingo, octubre 02, 2005

Los males del pas de las 17.000 islas

Indonesia, pas que alberga la mayor comunidad musulmana del mundo -el 85% de sus 230 millones de habitantes-, volvi a sufrir ayer el zarpazo del
terrorismo. Das antes de cumplirse el tercer aniversario de los atentados
de Bali, que dejaron 202 muertos, esa isla surea poblada en un 95% por
hindes fue sacudida de nuevo por tres explosiones que provocaron al menos 25 muertos y un centenar de heridos. El presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, advirti hace un mes a las fuerzas de seguridad de que permanecieran alerta ante el incremento de la actividad de los grupos
radicales. Amplios sectores de la sociedad indonesia comienzan tambin a
organizarse para frenar las amenazas que padece la tolerancia en el pas.

Las bombas que ayer volvieron a sembrar el terror en Bali estallaron a
menos de un mes de que el presidente Susilo Bambang Yudhoyono advirtiera de un incremento de la actividad terrorista en la zona y ordenara aumentar la seguridad con vistas al inicio, la prxima semana, del Ramadn, el mes sagrado del islam, religin que profesan el 85% de los 230 millones de habitantes de Indonesia.

El nuevo ataque contra Bali, cuyos tres millones de isleos son hindes en
un 95%, sucede tambin al da siguiente de que se fundara el Garda
Kemerdekaan (GK, Guardianes de la libertad), un grupo no violento que
pretende proteger los derechos y las diferencias de todos los indonesios.
"Hemos creado esta organizacin con el objetivo de impedir todo tipo de
violencia, proteger a la poblacin de cualquier tipo de brutalidad y
apoyar a los grupos que son aterrorizados simplemente por ser diferentes",
declar el lder de GK, Ahmad Taufik, al peridico The Jakarta Post.

Quienes en diciembre de 1949 arrancaron a Holanda la soberana sobre unas 17.000 islas e islotes que se extienden por una distancia similar a la que separa Madrid de Tehern, fundaron Indonesia, un Estado con 300 grupos tnicos diferenciados y otras tantas culturas y en el que se hablan cerca de 400 lenguas y dialectos. Su ambicin fue que todos gozaran de libertad y que pudieran practicar su religin y cultura.

La primera en suprimirse fue la libertad poltica y ahora que la
democracia trata de asentarse en Indonesia tras dcadas de dictadura y
corrupcin, la amenaza del integrismo religioso se cierne sobre la mayora
de sus habitantes, bien por ser musulmanes moderados o bien por pertenecer a las distintas minoras.

Bali y el Gobierno de Yakarta con ella despertaron a la brutalidad del
terrorismo islmico en el atentado de octubre de 2002. Desde entonces los
dirigentes, ayudados por buena parte de la moderada poblacin y
presionados sobre todo por Australia -que perdi a 88 de sus ciudadanos- y
EE UU, han tratado de erradicar del pas las redes de Al Qaeda y han
cortado las alas a numerosos grupos integristas islmicos que operaban
libremente en connivencia con el Ejrcito.

Pese a ello, los expertos aseguran que en los ltimos tiempos la situacin
se ha radicalizado sensiblemente sobre todo en la conflictiva isla de
Sulawesi, con una importante minora cristiana que sufre la embestida de
los grupos extremistas islmicos, con el peligro que ello comporta para la
estabilidad del pas.

El terrorismo islmico no ha permitido a Yudhoyono saborear el xito del
acuerdo de paz recien alcanzado -la UE supervisa el desarme- con los
separatistas de Aceh. El presidente tendr que empearse hasta el fondo
para frenar la mayor amenaza a la paz de Indonesia.

Deklarasi

Garda Kemerdekaan
Rakyat Damai, Bangsa Aman Sejahtera
dideklarasikan di Jakarta, 30 September 2005

Deklarasi Garda Kemerdekaan :

Republik Indonesia berdiri di atas landasan keberagaman dan kemajemukan.
Berbagai suku, agama, etnik, aliran kepercayaan, juga pandangan politik. Walaupun
berbeda tiap manusia bersatu-padu berjuang dan mempertahankan kemerdekaan dan
kebebasan. Inilah modal awal bangsa yang tak bisa dipungkiri keberadaannya
bahkan jauh sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Keberagaman dan kemajemukan itu justru menjadi kekayaan negeri yang sama-sama kita cintai ini. Sebuah semboyan cerdas lantas dirumuskan para pendiri bangsa dalam
satu kalimat yan sudah sangat akrab dengan kita: Bhineka Tunggal Ika. Berbeda, tapi pada hakekatnya kita satu. Berbagai perbedaan itu diakui keberadaannya, bahkan dilindungi konsitusi UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara.

Dasar negara Pancasila yang kita sepakati bersama adalah harta tak
ternilai warisan para pendiri bangsa yang harus tetap kita jaga dan
tegakkan bersama. Hanya dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan
hidup berbangsa dan bernegara, serta UUD 1945 yang sudah diamandemen
sebagai rujukan hukum bersama, bangsa dan negara Indonesia bisa tegak
berdiri hingga sekarang.

Namun kita merasakan keutuhan bangsa belakangan ini terganggu akibat
munculnya berbagai tindakan yang tidak lagi menghargai perbedaan dan
keberagaman. Ancaman dan tindakan kekerasan yang dilakukan beberapa
kelompok sipil terhadap warga sipil lainnya, sungguh telah melukai bangsa
yang dibangun dengan susah payah oleh para pendiri bangsa ini. Pancasila
dan UUD 1945 telah dilanggar berkali-kali. Supremasi hukum yang mestinya
dijunjung tinggi dalam negara hukum dicampakkan.

Padahal bangsa Indonesia sekarang ini tengah menghadapi cobaan berat di
bidang ekonomi. Di tengah situasi yang berat ini, mestinya kita
bersatu-padu, bergandeng tangan, dan bersama-sama membantu bangsa ini
keluar dari krisis. Munculnya aksi-aksi kekerasan seharusnya menjadi
tanggung jawab aparat negara, khususnya yang bergerak di bidang keamanan.

Kepolisian sebagai ujung tombak keamanan yang bertugas memberi
perlindungan kepada setiap warga negara harus bisa bergerak cepat,
mencegah dan meminimalisasi ancaman keamanan dari mana pun datangnya.
Tanpa rasa aman, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan bisa
berjalan baik. Bangsa ini tak akan pernah bisa keluar dari krisis kalau
pelanggaran hukum, apalagi yang menggunakan cara-cara kekerasan, tetap
dibiarkan merajelala.

Kami sadar tugas untuk memberi rasa aman kepada setiap warga negara memang
bukan pekerjaan ringan. Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Setiap
warga negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, wajib
memberikan sumbangsihnya untuk membantu aparat negara menciptakan rasa
aman kepada seluruh warga di republik ini.

Dengan visi kebangsaan semacam itulah, kami mengajak seluruh komponen
bangsa yang masih mencintai keutuhan republik ini untuk bersama-sama
mencegah segala bentuk teror, ancaman, dan tindakan kekerasan atas nama
apa pun. Kami percaya, tindakan kekerasan atau yang mengarah kepada
kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Perbedaan harus
disikapi dengan kepala dingin dan didialogkan. Bukan diselesaikan dengan
cara kekerasan.

Dengan kesadaran di atas, kami individu-individu warga bangsa yang gandrung pada kemerdekaan dan kebersamaan membentuk Garda Kemerdekaan. Semoga kehadiran Garda bisa menyemangati kembali prinsip saling menghormati dan menghargai keberagaman, serta memberikan sumbangsih bagi negara tercinta ini, Republik
Indonesia.

Aksi Kekerasan FPI

Aksi Kekerasan FPI Sepanjang Tahun 2001-2006

Tahun 2001
- 27 Agustus Ratusan massa yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR. Mereka menuntut MPR/DPR untuk mengembalikan Pancasila sesuai dengan Piagam Jakarta
- 09 Oktober FPI membuat keributan dalam aksi demonstrasi di depan Kedutaan Amerika Serikat dengan merobohkan barikade kawat berduri dan aparat keamanan menembakkan gas air mata serta meriam air
- 15 Oktober Polda Metro Jaya menurunkan sekitar seribu petugas dari empat batalyon di kepolisian mengepung kantor Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Petamburan III Jakarta Barat dan terjadi bentrokan
- 07 November Bentrokan terjadi antara laskar Jihad Ahlusunnah dan Laskar FPI dengan mahasiswa pendukung terdakwa Mixilmina Munir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dua orang mahasiswa terluka akibat dikeroyok puluhan laskar

Tahun 2002
- 15 Maret Panglima Laskar Front Pembela Islam (FPI), Tubagus Muhammad Sidik menegaskan, aksi sweeping terhadap tempat-tempat hiburan yang terbukti melakukan kemaksiatan, merupakan hak dari masyarakat
- Maret Satu truk massa FPI (Front Pembela Islam) mendatangi diskotik di Plaza Hayam Wuruk.
- 15 Maret sekitar 300 masa FPI merusak sebuah tempat hiburan, Mekar Jaya Billiard, di Jl. Prof Dr. Satrio No.241, Karet, Jakarta
- 24 Maret Sekitar 50 anggota Front Pembela Islam (FPI) mendatangi diskotek New Star di Jl. Raya Ciputat. FPI menuntut agar diskotek menutup aktivitasnya.
- Mei Puluhan massa dari Front Pembela Islam (FPI) di bawah pimpinan Tubagus Sidiq menggrebek sebuah gudang minuman di Jalan Petamburan VI, Tanah Abang, Jakarta Pusat
- 26 Juni Usai berunjuk rasa menolak Sutiyoso di Gedung DPRD DKI, massa Front Pembela Islam (FPI) merusak sejumlah kafe di Jalan Jaksa yang tak jauh letaknya dari tempat berunjuk rasa. Dengan tongkat bambu, sebagian dari mereka merusak diantaranya Pappa Kafe, Allis Kafe, Kafe Betawi dan Margot Kafe.
- 4 Oktober 2002 Sweeping ke tempat-tempat hiburan—Riziq dipenjara selama tujuh bulan
- 14 Oktober 2002 Sekitar 300 orang pekerja beberapa tempat hiburan di Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI. Mereka menuntut pembubaran Front Pembela Islam (FPI) yang mereka anggap telah melakukan aksi main hakim sendiri terhadap tempat hiburan
- 16 Oktober Habib Rizieq diperiksa pihak kepolisian di Mapolda Metro Jaya
- 06 November Lewat rapat singkat yang dihadiri oleh sesepuh Front Pembela Islam (FPI), maka Dewan Pimpinan Pusat FPI, mengeluarkan maklumat pembekuan kelaskaran FPI di seluruh Indonesia untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
- Desember FPI diaktifkan kembali

Tahun 2003
- April Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ditahan di Markas Polda Metro Jaya Jakarta setelah dijemput paksa dari bandara.
- 08 Mei Habib Muhammad Rizieq mulai diadili di PN Jakarta
- 22 Mei 2003 Koordinator lapangan laskar Front Pembela Islam (FPI) Tubagus Sidik bersama sepuluh anggota laskar FPI menganiaya seorang pria di jalan tol, dan mereka ditangkap 23 Mei
- 1 Juli 2003 Rizieq menyesal dan berjanji akan menindak anggota FPI yang melanggar hukum negara di PN Jakarta Pusat
- 11 Agustus Majelis hakim memvonis Habib Rizieq dengan hukuman tujuh bulan penjara
- 19 November Ketua FPI Habib Rizieq bebas
- 18 Desember menurut Ahmad Sobri Lubis, Sekretaris Jenderal FPI, usai bertemu Wakil Presiden Hamzah Haz di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Front Pembela Islam (FPI) akan mengubah paradigma perjuangannya, tidak lagi menekankan pada metode perjuangan melalui gerakan massa dan kelaskaran. Perjuangan lebih ditekankan lewat pembangunan ekonomi, pengembangan pendidikan dan pemberantasan maksiat melalui jalur hukum.

Tahun 2004
- 03 Oktober FPI menyerbu pekarangan Sekolah Sang Timur sambil mengacung-acungkan senjata dan memerintahkan para suster agar menutup gereja dan sekolah Sang Timur. Front Pembela Islam( FPI) menuduh orang-orang Katolik menyebarkan agama Katolik karena mereka mempergunakan ruang olahraga sekolah sebagai gereja sementara sudah selama sepuluh tahun.
- 11 Oktober FPI Depok Ancam Razia Tempat Hiburan
-22 Oktober FPI melakukan pengrusakan kafe dan keributan dengan warga di Kemang
- 24 Oktober 2004 Front Pembela Islam melalui Ketua Badan Investigasi Front FPI Alwi meminta maaf kepada Kapolda Metro Jaya bila aksi sweeping yang dilakukannya beberapa waktu lalu dianggap melecehkan aparat hukum
- 25 Oktober 2004 Ketua MPR yang juga mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nurwahid dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam cara-cara kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) dalam menindak tempat hiburan yang buka selama Bulan Ramadhan
- 28 Oktober Meski menuai protes dari berbagai kalangan, Front Pembela Islam (FPI) tetap meneruskan aksi sweeping di bulan Ramadhan menurut Sekretaris Jenderal FPI Farid Syafi'i
- 28 Oktober 2004 Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif meminta aksi-aksi sepihak yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) terhadap kafe-kafe di Jakarta dihentikan. Dia menilai, apa yang dilakukan FPI merupakan wewenang pemerintah daerah dan kepolisian.
- Desember Sekitar 150 orang anggota Front Pembela Islam terlibat bentrok dengan petugas satuan pengaman JCT (Jakarta International Container Terminal)

Tahun 2005

- 27 Juni FPI menyerang Kontes Miss Waria di Gedung Sarinah Jakarta
- 05 Agustus FPI dan FUI mengancam akan menyerang Jaringan Islam Liberal (JIL) di Utan Kayu
- 02 Agustus Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Isalam (FPI) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meminta pengelola Taman Kanak-kanak Tunas Pertiwi, di Jalan Raya Bungursari, menghentikan kebaktian sekaligus membongkar bangunannya. Jika tidak, FPI mengancam akan menghentikan dan membongkar paksa bangunan.
- 23 Agustus Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Abdurrahman Wahid meminta pimpinan tertinggi Front Pembela Islam (FPI) menghentikan aksi penutupan paksa rumah-rumah peribadatan (gereja) milik jemaat beberapa gereja di Bandung. Pernyataan itu disampaikan Wahid untuk menyikapi penutupan paksa 23 gereja di Bandung, Cimahi, dan Garut yang berlangsung sejak akhir 2002 sampai kasus terakhir penutupan Gereja Kristen Pasundan Dayeuhkolot, Bandung pada 22 Agustus 2005 lalu.
- 05 September, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh FPI
- 22 September FPI memaksa agar pemeran foto bertajuk Urban/Culture di Museum Bank Indonesia, Jakarta agar ditutup
- 16 Oktober FPI mengusir Jamaat yang akan melakukan kebaktian di Jatimulya Bekasi Timur
- 23 Oktober FPI kembali menghalangi jamaat yang akan melaksanakan kebaktian dan terjadi dorong mendorong, aparat keamanan hanya menyaksikan saja.
- 18 Oktober Anggota Front Pembela Islam (FPI) membawa senjata tajam saat berdemo di Polres Metro Jakarta Barat.
- 19 September FPI diduga di balik ribuan orang yang menyerbu Pemukiman Jamaah Ahmadiyah di Kampung Neglasari, Desa Sukadana, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur.

Tahun 2006

- 19 Pebruari Ratusan massa Front Pembela Islam berunjuk rasa ke kantor Kedutaan Besar Amerika Serika dan melakukan kekerasan
- 14 Maret FPI membuat ricuh di Pendopo Kabupaten Sukoharjo
- 12 April FPI menyerang dan merusak Kantor Majalah Playboy
- 20 Mei, anggota FPI menggerebek 11 lokasi yang dinilai sebagai tempat maksiat di Kampung Kresek, Jalan Masjid At-Taqwa Rt 2/6, Jati Sampurna, Pondok Gede
-21 FPI, MMI dan HTI menyegel kantor Fahmina Institute di Cirebon
-23 FPI, MMI, HTI, dan FUI mengusir KH Abdurrahman Wahid dari forum Dialog Lintas Etnis dan Agama di Purwakarta Jawa Barat, dan sempat memaki “kiai anjing”.
- 25 Mei Front Pembela Islam (FPI) cabang Bekasi, mengepung kantor Polres Metro Bekasi

Tahun 2007

- 27 Maret, Memukuli ibu-ibu dari Rakyat Miskin Kota yang akan mendemo pertemuan para kapitalis di Hotel Shangrila di Jalan Protokol, Jln. Jendral Sudirman Jakarta

International Affair : Singapura

Tiada Lagi A Little Red Dot

“Kami tak melihat satu pun (mobil) Mercedes, Rolls-Royce, dan tas Prada terbang ke luar Singapura.” Ya, Song Seng Wun, ekonom regional CIMB-CK Securities, mengucapkan kata-kata tersebut demi menggambarkan: tidak ada yang berubah di negeri itu setelah perjanjian ekstradisi RI-Singapura ditandatangani.

Memang, tak kelihatan pengaruh kesepakatan itu terhadap pasar Singapura. Kalaupun ada reaksi, menurut manajer Jakarta pada Risk Management Advisory, Ken Conboy, cuma sebentar. Perjanjian ekstradisi itu, Conboy yakin, tak menjadikan para buron ekonomi Indonesia cepat dideportasi. “Para buron itu perlahan-lahan akan mencari tempat di mana tak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan negara tujuan,” ucap penulis buku Kopassus dan Intel itu.

Song, konsultan pada CIMB-CK di Singapura, menjelaskan bahwa pemerintah Singapura, lewat media yang diaturnya, selalu memberikan informasi setiap kali ada perkembangan perjanjian dengan negara lain. Sehingga kalangan dunia usaha sudah siap dan pasar tidak kaget dengan hasil terakhirnya.

Menurut keterangan resmi, modal dari orang Indonesia hanya meliputi 2-3 persen dari jumlah total investasi asing yang keseluruhannya mencapai Sin$ 720 miliar. Dan secara khusus Menteri Mentor Singapura Lee Kuan Yew menyatakan, “Ingat, sektor keuangan negeri kami tidak dibangun dari uang orang Indonesia, tapi dari berbagai negara, seperti dari India, Cina, Timur Tengah, dan Eropa.”

Entahlah. Yang jelas, di samping itu, ada angka yang memperlihatkan gambaran alternatif. Menurut laporan perusahaan pengelola keuangan Merril Lynch dan Capgemini, ada 18 ribu pengusaha kaya Indonesia yang menyumbangkan 12 persen investasi di Singapura, dengan total dana US$ 87 miliar--setara dengan Rp 850 triliun. “Mereka adalah pemain kunci dari pasar properti dan bisnis besar di bidang bank swasta,” tulis Asia Pacific Wealth Report 2006.

Kini, setelah tarik-ulur soal penandatanganan perjanjian ekstradisi RI-Singapura itu berjalan 34 tahun, kita tinggal menunggu ratifikasi parlemen untuk mengimplementasikannya. Apa sih yang didapat Singapura di balik ini? Pencabutan larangan ekspor pasir darat? Sejauh ini, Singapura memang mendapatkan apa yang diinginkannya: perjanjian ekstradisi harus diterima berpasangan dengan perjanjian pertahanan kedua negara bertetangga itu.

Bagi Singapura, negeri mini yang memiliki armada udara besar, perjanjian pertahanan barusan memang menguntungkan (lihat “Menimbang Tarik dengan Ulur”). Singapura yang kecil kini mendapatkan ruang latihan militer yang cukup luas: di pekarangan tetangganya, Indonesia. Irit! Di samping itu, perjanjian pertahanan dengan Indonesia bisa mengurangi kecemasan Singapura akan tetangganya yang besar.

Pada 1990, terbit sebuah kecemasan ketika Irak, yang lebih miskin dan besar, menginvasi Kuwait, yang lebih kecil dan kaya. Sebuah kekhawatiran yang--tentu saja--wajar jika dirasakan negara kecil seperti Singapura. Kesadaran akan terbatasnya luas negara itu kembali muncul tujuh tahun silam. Dalam sebuah keterangannya di hadapan beberapa wartawan Taiwan, presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, melukiskan negeri di utara Indonesia itu sebagai sebuah titik kecil di dalam peta, a little red dot.

“Singapura mengejar keuntungan lewat kerja sama militer dalam pakta pertahanan itu,” demikian guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, melukiskan pencapaian Singapura dalam perjanjian. Sebaliknya, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, yang menjadi saksi dalam penandatanganan perjanjian dua negara tersebut, menunjukkan suatu simbiosis. “Keduanya mendapatkan keuntungan yang seimbang dari perjanjian tersebut," kata Lee.

sumber : Tempo, EUXTV, Xinhua, TNR, dan Reuters

Epilog

Kembali ke Tangan Rakyat

Presiden (sementara) Irak Ghazi Al-Yawer tepat pukul 07.00 waktu Baghdad, Irak, Hari Minggu, 30 Januari 2005 di Gedung Irak Convention Centre menandai hari bersejarah bagi Bangsa Irak. Di hadapan ratusan kamera televisi dan mata jurnalis dari seluruh pelosok dunia berjalan menuju kotak suara. Dengan mencontreng sebuah nama pilihannya untuk duduk di Dewan Konstitusi, salah seorang kepala suku Bangsa Arab Irak berpaham Sunni itu memulai pemungutan suara. "Saya berharap seluruh masyarakat Irak datang ke tempat pemungutan suara. Ini sebuah momen penting bagi negara kita untuk bangkit dari keterpurukan,"katanya setelah memilih.

Pemungutan suara yang dilakukan Presiden Ghazi dan para pejabat lainnya yang disiarkan secara langsung oleh televisi setempat merupakan konsumsi masyarakat agar mau datang ke tempat pemilihan. Karena suasana tegang dan ketakutan masih meliputi masyarakat Irak untuk ikut datang ke tempat pemungutan suara.

Rakyat takut dengan ancaman bom dan terror, menjelang hari pemungutan suara, ledakan bom dan mortir (huwen) terus berdentam di banyak sudut. Tempat-tempat umum dan jalan-jalan di Kota Baghdad juga tampak sepi. Apalagi beberapa hari sebelum hari H, di seluruh Irak diberlakukan jam malam. Pukul tujuh malam sudah tak boleh ada orang yang berkeliaran.

Setengah jam setelah Presiden Irak dan para pejabat tinggi in action di televisi, Tempo mendatangi tempat pemungutan suara di kawasan Al-Watheq Squar, keadaan masih sepi, belum ada masyarakat yang datang untuk memilih. "Pergi sana belum ada orang yang datang, nanti saja,"kata seorang polisi penjaga TPS saat Tempo mendekati tempat itu.

Menurut seorang warga yang ditemui Tempo di rumahnya yang tak jauh dari TPS, Abu Ziena, 56 tahun, memang terlalu pagi. "Belum ada yang datang masih terlalu pagi, nanti jam 08.30, mungkin sekarang orang masih ketakutan, mereka menunggu keadaan dulu,"kata montir mobil itu.
Keadaan jalanan memang sepi, karena pada hari pemilihan umum (30/1) mobil dilarang lalu lalang. Bahkan sepeda juga tak boleh mendekati TPS.

Tank-tank tentara AS juga tampak berkeliling di jalan-jalan kota Baghdad. Selama lima menit dua rombongan tank lewat. Tiap grup berisi tiga kendaraan lapis baja. Helikopter perang AS juga terbang rendah, meraung-raung di atas udara berkeliling kota. Suara tembakan dan ledakan mortir terdengar keras, pukul 07.30. Merupakan ledakan kesekian kali, yang sudah mulai terdengar sejak pukul 6 pagi.

Abu Ziena benar, menjelang pukul 09.00 pagi warga Baghdad berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara. warga Baghdad di sekitar Karada, Alwatheq, Nabimiyah dan Park Saadoun, berduyun-duyun pergi ke TPS dengan pakaian baru, dan wewangian layaknya hari raya. "Lihat wajah mereka gembira bukan? Karena ini pemilihan umum pertama yang paling demokratis, kami akan mengembalikan negara ini kembali sebagai negara yang beradab,"kata Essam Saeed, 46 tahun.

Selama zaman Saddam Hussein, menurut Essam, tak ada pemilu. "Karena Saddam sudah memilih orang yang mau dia dudukan di dewan. Sekarang saatnya kami bangkit, kami tak takut dengan teror-teror yang seperti anda dengar sekarang ini,"kata Essam, saat itu beberapa kali terdengar suara ledakan. "Warga sudah tak takut lagi, ini sudah jadi pendengaran yang biasa,"katanya. Saddam Hussein, menurut Essam memerintah secara diktator. "Kami tak mau lagi disebut Ali Baba (perampok, konotasi negatif), karena itu menggambarkan kekuasaan Saddam yang korup dan bengis,"ujarnya.

Penduduk beragama Islam Sunni, Syiah maupun Kristen tampak menyatu mengambil kesempatan untuk memilih. "Tak ada lagi perbedaan agama maupun suku, semuanya adalah orang Irak, untuk membangun kembali Irak dari keterpurukan dan ketidakberadaban,"kata Hayez Farouq, 25 tahun, seorang Kurdi. Menurut Mahasiswa Teknik Universitas Baghdad itu, pemilu kali ini, merupakan pengalaman baru dalam kehidupan politik yang demokratis. "Ini memang pengalaman baru, harus kami ambil kesempatan ini,"katanya sesudah memilih di TPS Karada Dakhil.

Walaupun suara mortir terus berdentam dan pengamanan ketat mereka tak peduli. "Kami ingin semua kekacauan ini segera berakhir dan mempunyai negara yang berpemerintahan,"kata Naif Gassan, 30 tahun.

Di tempat pemungutan suara Nadhimiyah, puluhan polisi berjaga-jaga, anak-anak muda berpistol dengan badge panitia pemilu tampak sibuk mengawasi warga yang berdatangan. Kawat berduri dipasang, di sisi sebelum orang masuk, diperiksa polisi, lalu melewati lagi penjagaan semen beton untuk diperiksa kembali.

Warga berjalan kaki dari rumah-rumahnya karena tak boleh ada kendaraan berjalan. Dari tempat pemeriksaan warga harus berjalan lagi sekitar 200 meter menuju tempat pemungutan suara. Tempo sempat dicegat, karena membawa kamera dan terjadi salah paham dengan penjaga keamanan. Setelah mereka merampas kamera dan mengambil badge, serta memeriksanya, kamera dan badge dikembalikan lagi. "Mohon maaf kami harus memeriksa dengan ketat,"katanya.

Wajar kekawatiran petugas pemungutan suara dan aparat keamanan. Sejak pukul 08.00 pagi sampai 12.30, delapan bom bunuh diri meledak dekat tempat pemungutan suara (TPS). Ledakan terjadi enam di sebelah barat Sungai Tigris (Karkh) dan dua di kawasan timur Tigris (Rosafah). Sungai Tigris adalah sungai yang membelah kota Baghdad menjadi dua bagian. Dua polisi tewas, dan beberapa orang sipil juga menjadi korban.

Karena tak boleh ada kendaraan, bahkan sepeda pun tak boleh mendekati TPS, bom bunuh diri itu diikatkan pada pelakunya. Sang pelaku berlari menabrakkan diri saat penjagaan awal menuju pintu masuk TPS. Tak diketahui siapa pelakunya? Diduga pengikut Abu Musab Al-Zarqawi, warga negara Jordania, teroris yang paling dicari di Irak yang diduga kaki tangani Al-Qaidah. Kepala Zarqawi dihargai 250 ribu US Dolar bagi yang mengetahui, menangkap atau berhasil membunuhnya.

Penjagaan ketat tampak di tempat pemungutan suara di Karada Dakhil, penduduk Irak berbaris untuk bisa masuk melewati penghalang beton dan penjaga keamanan yang bersenjata. Mereka tertawa-tawa setelah memilih dan tangannya bertanda tinta hitam. "Ini seperti hari raya saja, orang ramai, berpakaian bagus, coba anda lihat mereka tak peduli dengan suara bom itu,kan,"kata Fariz Daud di dekat TPS Karada Dakhil.

Abu Zahrah, 60 tahun, juga berharap mendapat pemerintahan yang kuat dengan pemilu kali ini. "Saya memilih Iyad Alawi, karena dia orang yang kuat dan pintar. Dalam masa seperti ini kami butuh orang yang kuat, tetapi tidak diktator,"kata Abu yang biasa dipanggil Babii. Abu Zahrah memilih di TPS Park Saadoun. Ia harus berjakan kaki sejauh 3 kilo meter dari tempat kerjanya di kawasan Al-Watheq Squar.

Sekitar pukul 13.00 sudah tak tampak lagi antrian warga yang ingin masuk ke tempat pemungutan suara. Hanya beberapa belas orang saja yang masuk ke tempat pemungutan suara, walaupun TPS baru akan ditutup pukul 18.00 sore. "Bagi warga yang tidak memilih ini sebuah kerugian. Karena itu saya sarankan warga Islam sunni Irak ikut memilih agar wakilnya ada di dewan yang akan membentuk konstitusi,"kata Presiden Irak, Ghazi Al-Yawer, setelah memasukkan kartu pilihan di gedung Irak Convention Centre, Baghdad.

Pemilihan umum di Irak, kali ini adalah baru awal, untuk memilih dewan konstitusi yang akan menyusun rancangan konstitusi baru Irak, serta bentuk pemerintahan Irak yang akan datang. Segala yang dibuat oleh dewan nantinya akan diadakan referendum atau pemilihan oleh rakyat langsung terhadap konstitusi dan bentuk pemerintah yang diusulkan. Namun, ada kelompok yang tak setuju dengan pemilihan umum 30 Januari itu, karena dianggap 'buatan AS', dan menguntungkan kelompok Islam Syiah, yang mayoritas atau berdasarkan sensus tahun 2002, 63 persen penduduk Irak.

Diduga di dalam anggota dewan kebanyakan yang akan duduk adalah wakil dari Syiah. Sedangkan Islam sunni yang populasinya sekitar 30 persen dari penduduk Irak, akan tersisihkan. Selama ini minoritas sunnni diberi tempat istimewa oleh Presiden Irak Saddam Hussein. Kelompok Syiah dan Suku Kurdi ditindas.

Kekawatiran itu ada benarnya, kelompok Syiah dan Kurdi benar-benar memanfaatkan demokrasi dan berhasil menguasai parlemen, serta pemerintahan. Kelompok yang selama ini mendapat keistimewaan dari pemerintahan yang diktator tersisih. Namun, kelompok Syiah sadar, sebagai mayoritas mereka tak boleh semena-mena dalam negara yang sedang membangun kembali dari keterpurukan. Walaupun, berkuasa secara politik, karena perjuangan untuk Bangsa Irak, kelompok sunni, juga dirangkul untuk membangun bersama-sama.

Tempat pemungutan suara ditutup pukul 18.00 waktu Baghdad (WB). Ketika Tempo terakhir mengunjungi tempat pemungutan suara (TPS), warga yang mau memilih di perintah cepat-cepat masuk ke lingkungan TPS. Para calon pemilih yang hanya tinggal belasan saja berlari-lari terburu-buru. Apalagi, di sebuah TPS di Karada Dakhil, sekitar 300 meter dari TPS Nabamiyah, terdengar tembakan. Para penjaga keamanan pun segera menutup ring dua dengan pagar kawat berduri. Padahal waktu masih menunjukkan pukul 17.20 WB.

Pesawat helikopter apache terbang rendah mengitari Baghdad. Pemilu yang dalam ancaman teror dan kekerasan, tergolong sukses, walaupun keamanan sangat ketat. Warga pemilih tampak mengikuti Pemilu dengan antusias, seperti hari raya. Pukul 16.30 panitia Pemilu Independen Irak mengumumkan bahwa 72 persen warga mengikuti pemungutan suara. "Bahkan para narapidana di penjara-penjara seperi Abu Ghuraib, Ummul Kutsar dan lainnya juga diberihak untuk memilih,"kata Menteri Hak Asasi Manusia Irak, Bachtiar Amin.

Pemilu di Irak dikuti 5.587 TPS dengan 90 ribu kotak suara yang tersebar di seantero Irak. Di Samarra, sebelah utara Baghdad pemungutan suara tak bisa terselenggara karena alasan keamanan. Di segitiga kematian yang didominasi kaum Islam Sunni, antara lain : Kota Ramadi dan Falujjah, pemerintah setempat mengumumkan kotak suara belum boleh dibuka dengan alasan keamanan.

Lebih dari 100 ledakan mortir (huwen) di sekitar Baghdad, sampai menjelang pukul 18.00 masih terdengar. Delapan bom bunuh diri dilakukan kelompok yang tak setuju pemilihan umum. Di Sadr City, dekat Baghdad 4 orang meninggal, 7 orang luka-luka, karena serang mortir. Di Mansour, Baghdad 6 orang meninggal 13 luka-luka, karena ada mobil yang nyelonong dan membawa bom. Tujuh mortir meledak di daerah kelahiran bekas diktator Irak, Saddam Hussein. Lima belas orang meninggal dan luka-luka di pintu masuk Zayyunah, Baghdad, sekitar 3 km dari tempat Tempo tinggal.
Di Kirkuk, ledakan terjadi di bandar udara yang dijadikan pangkalan udara tentara Amerika Serikat.

Sore menjelang penutupan TPS dan menjelang jam malam baghdad kembali sepi, kembali menjadi kota mati, berbeda dengan siang hari bahkan sejam sebelum penutupan TPS. Bahkan, pukul 16.00 WB masih tampak masyarakat bermain bola di taman Al-Watheq Squar, yang hanya berjarak 700 meter dari tempat tembakan di dekat TPS Karada Dakhil. Dingin kembali membekap Baghdad, dan rasanya sampai ke tulang.

Sehari setelah pemungutan suara jalanan di Kota Baghdad mulai dipenuhi mobil yang lalu lalang. Tetapi masih banyak jalan ditutup. Terutama jalan menuju komplek pemerintahan Irak, gedung Irak Convention Centre (Qosrotul Mu'tamar), Kedutaan Amerika Serikat, Inggris dan tempat orang asing menginap daerah itu disebut kawasan green zone. Tempo yang mencoba naik taksi ke gedung convention centre tak ada yang mau mengantar. "Wah, pak jalan kesana ditutup semua, kata sopir taksi.

Aku mencoba mencari mobil polisi untuk bisa membawa kesana. Tapi polisi di dekat gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia, malah sedang sibuk mencegah mobil melewati jembatan yang tak jauh dari KBRI tersebut. Keadaan jadi kacau balau sekitar dua puluh mobil dipaksa balik arah dalam jalur yang hanya muat 1,5 mobil sedan. Kebetulan saya melihat seseorang yang wajahnya agak pernah lihat saat mendaftar untuk mendapatkan press badge.

Saya langsung menegornya dan minta liften ke Qosrotul. Ia mengizinkan walaupun dengan rasa curiga. "Maaf saya musti lihat identitas anda, coba paspor anda, bukan saya tak percaya anda jurnalis. Maklum nyawa saya cuma satu, saya tak mau mati cuma mengizinkan anda ikut di mobil saya,"katanya terus terang. Ia juga memeriksa tas bawaanku. Ia kawatir, bisa saja orang mengaku jurnalis, tetapi malah bawa bom bunuh diri. "Saya tak mau mati konyol di Baghdad ini,"katanya.

Ia bertanya tentang mobil taksi yang saya naiki. "Mereka gak ada yang berani ke Convention Centre,"kataku. Kini kami berempat, di dalam mobil honda civic warna putih.

Sang sopir mencari jalan yang tidak ditutup. Lebih setengah jam kami berputar-putar tak karuan. Mobil juga masuk ke perkampungan. "Umpetin identitas wartawan anda, buat masyarakat justru berbahaya. Kalau gak ditembak, kita bisa diculik dan para penculik akan minta tebusan yang sangat besar ke negara kita. Anda gak mau itu terjadi, kan,"kata Daoud Kutab, wartawan harian Al-Ahram, Mesir.

Akhirnya kami tiba di dekat sebuah jembatan. Mobil berhenti panjang dan lama sekali. Rupanya, mobil satu persatu masuk lewat jembatan itu pun dengan pemeriksaan ketat tentara AS. Daoud mengajakku turun dari mobil. "Kita jalan kaki aja,"katanya. Sekitar 500 meter menuju jembatan. Dua ratus menjelang jembatan, kartu tanda pers dikeluarkan Daoud tinggi-tinggi,aku ikut saja, persis seperti pesakitan. Kami antri untuk diperiksa ketat tentara AS. Mengetahui Tempo orang asing, ia terlihat santai dan bersapa bersahabat.

Lewat pemeriksaan, kami melintasi jembatan sepanjang 700 meter. Lalu berjalan kaki sekitar 3 kilometer menuju tempat tujuan. Daoud memperingatkan ku untuk memasukkan lagi kartu pers, kawatir terhadap masyarakat yang anti AS dan anti pemilihan umum. Kami berjalan di daerah green zone, tempat biasanya mortir jatuh meledak. "Deg-deg-kan juga sih, tapi kan mati di tangan Allah."

Aku agak lega setelah melihat daerah kawasan ketat untuk masuk ke Convention Centre. Daoud mengajak jalan lewat yang belum pernah aku lalui. Setelah itu aku gak tenang, walaupun mata tetap waspada memandang langit. Kawatir huwen (mortir) tanpa mata menghantam non-combatan.

Di dalam Convention Centre para jurnalis menunggu konperensi pers yang akan dihadiri Perdana Menteri Irak, Iyad Allawy. Hanya sekitar 30 jurnalis hadir pada acara konperensi pers itu. Iyad yang menggunakan jas warna gading, hanya menyapa para jurnalis langsung menuju podium. Ia bersyukur pemilihan umum bisa berjalan dengan baik, walaupun di beberapa daerah pemungutan suara tak bisa dilakukan karena alasan keamanan. "Namun, secara keseluruhan pemilu ini berjalan, dan lebih 70 persen rakyat pergi ke tempat pemilihan,"katanya.

Walaupun kaum Islam sunni Irak merupakan kelompok yang paling sedikit berpartisipasi dalam pemilu kemarin, Iyad berharap, seluruh masyarakat Irak berdiri bersama membangun negeri ini. "Kita mulai dialog nasional yang menjamin semua suara orang Irak : Syiah, Sunni, Kurdi. Kristen dan lainnya terwakili dalam pemerintahan yang akan datang,"katanya.

Dengan pemungutan suara kemarin, Iyad mengajak masyarakat Irak bekerjasama membangun Irak yang aman dan damai. "Teroris tahu bahwa mereka tidak akan menang, kalau kita bisa bekerja bersama-sama,"katanya. Pemilu (30/1), menurut Iyad, adalah pintu masuk ke era dan sejarah baru Irak untuk membangun demokrasi. "Mulai sekarang saatnya kita membangun kembali Irak menjadi sebuah negara besar yang menghormati hak asasi manusia, yang dulu, pernah dicabut pada zaman Saddam Hussein,"ujarnya.

Banyaknya pemilih dalam pemilihan umum di Irak ini terbantu dengan populasi kelompok Syiah Irak yang lebih dari 60 persen dari seluruh penduduk Irak. Tak salah jika pada hari pemungutan suara, masyarakat tampak antusias mendatangi kotak-kotak suara. Tak peduli dengan dentuman mortir dan bom.

Presiden Irak, Ghazi Al-Yawer, sebelumnya memperingatkan, kepada warga sunni agar ikut pemungutan suara, agar memiliki perwakilan lebih banyak di dewan konstitusi. "Karena pemungutan suara kali ini untuk kita memulai membangun masa depan bersama sama,"kata Ghazi yang kepala suku kaum Sunni Irak yang moderat. Namun, menurut Ghazi, kaum sunni tak perlu kawatir, karena konstitusi yang nanti dirancang, akan dimintai pendapat kembali kepada masyarakat melalui referendum.

Jalan-jalan di Kota Baghdad macet. Tanda kehidupan kota sudah mulai normal. Saadoun street yang biasanya lengang, karena tak jauh dari green zone, macetnya minta ampun. Selain banyaknya mobil yang turun ke jalan juga, karena ada beberapa ruas jalan yang masih ditutup. Jalan raya Abdul Gassim juga macet. Toko-toko juga sudah mulai buka. Di dekat Kampus Universitas Teknik Baghdad, toko-toko komputer, hampir semua buka. “Kami tak takut lagi, pemilu sudah lewat, semua berjalan aman-aman saja kan,”kata Awab Suaib, pemilik toko komputer Taj.

Di beberapa stasiun pompa bensin juga tampak antrian kendaraan sampai 5 kilometer lebih. “Itu bisa sampai besok, juga belum habis,”kata Ahmad Khalil, 41 tahun sopir taksi. Menurut Ahmad sejak Saddam jatuh, kendaraan semakin banyak. “Dulu tak sebanyak ini, sehingga agak mudah mendapatkan bensin,”katanya.

Untuk mendapatkan 50 liter bensin di tempat pompa bensin, Ahmad harus pagi-pagi mengantri dan memberikan 4000 ribu dinar kepada polisi agar bisa masuk menyerobot. Walaupun sudah menyogok, menurut Ahmad masih untung. Karena harga bensin di SPBU 20 dinar, sedangkan di luar SPBU 500 dinar seliter. “Coba anda bayangkan perbedaannya,”kata Ahmad, sopir asal Palestina.

Pintu-pintu perbatasan juga sudah dibuka. Bus-bus dan mobil antar Negara sudah bisa memasuki wilayah Irak. Bandar Udara Irak juga sudah mulai dibuka, walaupun masih dalam pengawasan ketat dan penerbangan tertentu saja. Secara kasat mata memang Irak sudah normal. Menurut Presiden Irak Ghazi Al-Yawer dalam konperensi pers di gedung Irak Convention Centre (Qosrotul Mu'tamar) Selasa siang (1/2), pemerintahan sementara Irak masih membutuhkan tentara asing. "Non sense, menyuruh tentara asing pergi meninggalkan Irak sekarang, minimal sampai akhir tahun ini,"kata Al-Yawer.

Menurut kepala suku Sunni Arab Irak itu, pemerintah baru saja memulai penghitungan suara hari Selasa (1/2). 5.200 TPS di seluruh Irak, dikerjakan oleh 200 petugas dengan 80 terminal komputer, membutuhkan waktu yang cukup lama. "Keadaan normal sangat dibutuhkan, karena itu tentara asing disini masih dibutuhkan bagi sebuah negara yang sedang dalam keadaan vacuum of power,"katanya.

Tentara asing pimpinan AS, menurut Ghazi Al-Yawer, terbukti membuat aman jalannya pemungutan suara. "Tentu saja selain 170 ribu tentara asing, keterlibatan masyarakat juga membantu, berjalannya pemilihan umum ini,"katanya.

Sejam setelah konperensi pers Presiden Ghazi Al-Yawer, Menteri Pertahanan Hazeem Syahlan, juga memberikan konperensi pers di tempat yang sama, di dampingi dua orang tentara Irak. "Disatu sisi kami tak ingin kehadiran pasukan asing disini, tetapi kehadirannya sekarang dan sampai pemerintahan baru terbentuk sangat dibutuhkan,"kata Hazeem.

Menurut Hazeem selama pemungutan suara berlangsung di seluruh Irak 40 orang tewas, karena lebih dari 100 TPS berusaha dibom. Selain itu pihak keamanan, menurut Hazeem, juga menangkap lebih dari 200 orang yang diduga mengganggu jalannya pemilihan umum. "Tetapi secara keseluruhan, semua berjalan baik, karena tak ada penyerangan besar-besaran selama pemungutan suara,"kata Hazeem. Setelah konperensi pers, anak buah Menteri Pertahanan membagi-bagikan gambar ratusan mortir yang berhasil dipotret setelah meledak dan yang tak meledak di dekat TPS-TPS pada hari pemungutan suara Minggu (30/1)

Perkembangan semakin baik, ada yang berubah menjelang pengumuman suara (12/2), antrian bensin tak lagi sepanjang sebelumnya. "Dalam beberapa jam kami sudah dapat bensin biasanya harus antri dua hari,"kata Ahmad. Di Saadoun Street, maupun di Sanaa tak tampak antrian bensin. Mobil GMC yang Tempo naiki dari Baghdad ke Amman, di SPBU Saadoun Street hanya menunggu setengah jam untuk mendapatkan bensin dan mengisinya dengan penuh. Di sebelah Hotel Coral Palace, belasan pekerja bangunan nampak sibuk membangun bangunan berlantai empat juga baru mulai aktif dibangun beberapa setelah pemilu usai. "Ini untuk hotel,"kata Yasser, penjaga keamanan hotel.

Ketua Partai Dakwah Islam (Hizbut Da’wah Islamiyah), Sayyid Ibrahim Ja’farii, salah satu calon anggota dewan dengan nomor pilihan 169, gembira dengan terselenggaranya pemilu. “Saya sangat gembira. Saat itulah saya lihat bagaimana rakyat Irak berjuang untuk bisa hidup (fight for struggle). Kami sudah berkorban banyak keluarga kami yang mati dan hilang pada Zaman Saddam Hussein, kini seperti terhapus dengan kekekuatan rakyat yang menggebu-gebu untuk menentukan bangsanya di masa depan. Bagi saya pemilu kemarin bagaikan hari perkawinan, perkawinan antar rakyat Irak,”katanya.

Lelaki berbrewok putih ini, seorang diantara tokoh Islam Syiah Irak yang dihormati dan banyak pengikutnya bersaing dengan tokoh syiah dukungan Amerika Serikat, Iyad Alawi. “Ini pemilu yang saya lihat ini adalah rakyat Irak, bukan hanya syiah, identitas mereka seakan hilang, semua ini untuk Irak,”katanya.

Ghazi Al-Yawer selaku, salah satu suku Sunni Irak, dan juga, di dalam konperensi pers mengaku, telepon langsung ke tokoh-tokoh Islam di Falujah, sebuah kota Sunni Irak yang anti terhadap pemilu. “Ternyata, tanpa diduga masyarakat Falujah banyak mendatangi tempat pemungutan suara, sebuah kejutan dan saya anggap sukses,”kata Ghazi. Menurutnya,, sangat disayangkan jika orang Sunni Irak tidak ikut partisipasi dalam pemilu. “Perwakilannya akan sedikit dan ini tentu akan merugikan sendiri, tak ada kesempatan kedua,”katanya.

Menurut Ghazi, pemilu sekarang telah menghilangkan perbedaan syiah atau Sunni, kini semua rakyat dan kami bekerja untuk Irak yang baru. “Irak yang bisa diterima oleh masyarakat dunia yang beradab, bukan lagi Irak yang korup dan diktator, seperti di zaman yang telah lewat,” katanya.

Pemilu Irak yang diselenggarakan pada 30 Januari 2005 lalu, menurut pengamat internasional dari Institute Study for Islamic Strategic (ISIS) Abdul Choliq Wijaya berlangsung dengan relatif baik, meskipun diwarnai berbagai aksi kekerasan dan pemboikotan oleh kaum Sunni. Pemilu Irak itu digelar untuk pertama kalinya setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein, 9 April 2003 lalu menyusul digelarnya invasi oleh pasukan koalisi terbatas pimpinan Amerika Serikat (AS).

Pemilu Irak itu dimaksudkan untuk memilih anggota Dewan Nasional (Parlemen) Irak yang berjumlah 275 kursi, dewan provinsi, dan parlemen regional Kurdi. Partai koalisi Aliansi Irak Bersatu yang didukung Ayatullah Ali al-Sistani berhasil meraih kemenangan dengan 48,1 persen suara (132 kursi), kemudian disusul Aliansi Partai Utama Kurdi yang meraih 25,7 persen suara (71 kursi), lalu partai pimpinan PM Iyad Allawi yang memperoleh 13,8 persen suara (38 kursi), partai Sunni pimpinan Presiden Ghazi al-Yawar hanya memperoleh 5 kursi.

Sebenarnya, kemenangan kelompok Syiah sekitar 61,9 persen suara -- gabungan suara dari Partai Aliansi Irak Bersatu dan partai pimpinan Iyad Allawi --. Wajar, karena penduduk Irak menurut perhitungan tahun 2002 63 persen Syiah.

Kemenangan partai beraliran syiah tersebut merupakan buah dari kerja keras dan strategi para pemimpin Syiah Irak. Khususnya bimbingan ulama asal Kota Suci Najaf, Ayatullah Ali al-Sistani yang mempunyai pengaruh besar terhadap kaum Syiah Irak.

Sejak awal, Ali al-Sistani, ulama besar dan rujukan keagamaan tertinggi umat Syiah Irak, terus mendesak diselenggarakannya pemilu untuk memilih para anggota Dewan Nasional Irak, guna mengakhiri masa transisi pemerintahan. Ali al-Sistani menilai pemilu merupakan jaminan terbaik untuk menyerap tuntutan rakyat Irak secara adil, yang dapat menciptakan keamanan dan perdamaian di Irak. Di samping itu, pemilu merupakan perwujudan dari kebebasan dan demokrasi, seperti yang juga diharapkan AS.

Keberhasilan pemilu Irak, meskipun terdapat banyak kekurangan, tetaplah merupakan suatu tahap penting menuju terbentuknya pemerintahan Irak yang legitimate. Menurut Abdul Choliq, legitimasi merupakan hal yang sangat urgen untuk tercapainya pemerintahan Irak yang kuat, berwibawa, efektif, dan efisien.

Selama rezim Baath berkuasa selama 35 tahun, rakyat Irak praktis berada dalam kehidupan yang serba tertekan, terpasung kebebasannya untuk mengekspresikan harapan sosial mereka dalam kehidupan politik, pemerintahan, dan kenegaraan. Rakyat Irak setelah pasukan koalisi asing menyingkirkan Saddam Hussein juga merasakan kepedihan betapa tertekannya harga diri suatu bangsa dalam pendudukan, pendiktean, dan bayang-bayang militer AS.

Kaum Sunni Irak untuk pertama kalinya akan mengalami nasib sebagai kaum minoritas dalam kehidupan politik di Irak. Mereka telah memboikot pemilu, sesuai dengan alasan-alasan subjektifnya, seperti tidak kondusifnya keamanan menjelang pemilu dan masih maraknya berbagai aksi kekerasan. Mereka juga beralasan bahwa tidak mungkin mengikuti pemilu sebelum jelas jadwal penarikan tentara AS dari Irak. Akibatnya sedikit terlibat dalam memberikan suara pada pemilu lalu, memperkecil peluang bargaining untuk menentukan "jago" dalam pemerintahan ataupun percaturan politik di Irak ke depan.

Memang terbukti, Ibrahim Jaafari, akhirnya terpilih sebagai Perdana Menteri, sedangkan pendiri Persatuan Patriotik Kurdistan, Jalal Talabani, 72 tahun menjadi Presiden. Bagi-bagi kekuasaan untuk merangkul semua pihak sangat terasa, ketua DPR berasal dari politisi sunni, Hajem al-Hassani. Selain selalu ada pendampingan tiga kekuatan itu. Jika Presidennya dari Kurdi, maka wakilnya dari syiah badan sunni, begitu juga jika ketua DPR nya dari Sunni, maka wakilnya dari dua kubu lain. “Aliansi Syiah dan Kurdi harus menghargai hak saudara kita Arab Sunni sebagai satu elemen penting rakyat Irak,” kata Talabani.

Menurut Presiden Talabani, kini Bangsa Irak membangun kembali pemerintahan Irak berdasarkan prinsip demokrasi, federalisme, kemajemukan, dan kesetaraan warga negara. Perdana Menteri Ibrahim Jaafari, saat diwawancara Tempo bersama jurnalis TV lokal Sumuriyah, beberapa saat setelah pemungutan suara, berjanji akan membangun negara Irak yang merangkul semua pihak. “Karena rakyat Irak terdiri dari bermacam-macam agama, kami tidak ingin lagi Irak yang diktator, Irak yang feodal, tidak, kami tidak akan mendirikan Irak negara agama,”katanya.

Bentuk yang cocok menurut Ibrahim Jaafari itu adalah federal. Ibrahim berharap bentuk federal bisa menampung banyak aspirasi dan perbedaan-perbedaan. Tugas berat pemerintah pimpinan Perdana Menteri Ibrahim al-Jaafari adalah memulihkan keamanan. “Setelah masa singkat turunnya kekerasan, kekerasan meningkat tajam lagi, bahkan kembali pada keadaan tahun lalu,”kata Jenderal Myers, salah seorang pejabat militer Amerika.

Korban kekerasan yang tewas sejak Januari 2005 sampai akhir Juli 2005, tercatat 4.000 orang. Sebagian korban adalah sipil. Walaupun jika dibedah sasaran kekerasan itu, bisa tampak tujuannya adalah kantung-kantung polisi, tentara Irak dan militer asing.

Jika korban adalah sipil, itu merupakan efek dari tempat kekerasan terjadi dan provokasi. Karena kenyataan di lapangan baik elit politik, maupun masyarakat kebanyakan tak terlalu mempermasalahkan perbedaan aliran dalam Islam atau suku di Irak. Hanya sekelompok orang militan, dan siluman yang membuat kekacauan di Irak. Pemerintahan demokratis yang baru terbentuk diharapkan bisa mengubah lingkaran setan kekerasan itu kepada pembangunan Irak baru yang lebih damai.


(sumber Majalah Tempo, Tempo Interaktif, Afp, reuters dan Pikiran Rakyat)